- ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
VIVA.co.id – Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, sempat melontarkan gagasan agar jabatan Gubernur DKI Jakarta sebaiknya tidak dipilih melalui proses pemilihan kepala daerah. Mantan Wali Kota Blitar ini mengusulkan agar Gubernur DKI diajukan oleh Presiden dan dipilih oleh DPRD.
Sementara untuk jabatan Wakil Gubernur, Gubernur DKI Jakarta terpilih nantinya memiliki otoritas untuk memilih siapa yang bakal menjadi wakilnya. Sehingga ada chemistry dalam menjalani roda pemerintahan.
Dikonfirmasi ulang terkait gagasan yang dia sampaikan saat menggelar diskusi di Balai Kota, Rabu, 20 September 2017 lalu, Djarot mangakui gagasan itu merupakan aspirasi yang tidak bisa dilihat secara sepotong-sepotong. Ia berharap pemerintah dan DPR bisa menyerap aspirasi tersebut.
"Kalau itu lihat secara lengkap pidato saya. Asumsi, argumentasi, latar belakang, sehingga pemikirannya itu tidak bisa sepotong-sepotong, harus holistik," kata Djarot di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan, Jumat 22 September 2017.
Menurut Djarot, penunjukan Gubernur DKI oleh Presiden sebenarnya hanya memperkuat posisi pemerintahan di Ibu Kota. Sebagai daerah khusus, DKI harusnya punya keistimewaan dengan kekhususan yang dimilikinya. Salah satu contohnya adalah, jabatan Wali Kota di Jakarta ditunjuk langsung oleh Gubernur.
Kekhususan Jakarta ini tentu berbeda bila dibandingkan dengan daerah lain yang memiliki kekhususan atau keistimewaan, seperti Aceh, Yogyakarta dan Papua, yang memilih kepala daerah di bawahnya dengan pemilihan langsung.
Padahal, empat provinsi tersebut sama-sama mendapatkan status otonomi khusus oleh pemerintah pusat.
"Membangun Ibu Kota yang kuat itulah keistimewaanya. DIY (Yogyakarta) punya keistimewaan. Ini hanya berlaku di Jakarta loh ya, jangan kamu lebar-lebarin loh ya. Papua punya istimewa, Aceh punya keistimewaan sendiri," ujar dia.
Selain itu, dia juga berpendapat, posisi Jakarta sebagai Ibu Kota turut menegaskan segala kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat. Bahkan, pembangunan di Jakarta tak lepas dari campur tangan pemerintah pusat. Di sisi lain, Jakarta juga ikut turun tangan membenahi permasalahan daerah penyangga, salah satunya sektor masalah transportasi.
"Karena ini Ibu Kota negara. Nanti 10-20 tahun ke depan seperti apa? Makanya saya sampaikan di situ, marilah kita di Jakarta ini memajukan sifat kenegarawanan kita," terang politikus PDIP ini.
Sebelumnya, Djarot mengakui gagasan Gubernur DKI tidak dipilih melalui pilkada ini mirip-mirip sistem pemilu tertutup. Presiden dimungkinkan mengajukan nama yang diusulkan sebagai Gubernur DKI, dan kemudian nama yang diajukan akan dipilih langsung oleh DPRD.
"Ini untuk menjaga situasi Jakarta dan menyatukan pemerintah Jakarta dengan presiden," kata Djarot dalam diskusi di Balai Kota.
Baginya, pemilihan umum langsung atau pilkada sangat melelahkan dan penuh kegaduhan. Belum lagi, banyak orang yang berambisi menjadi orang nomor satu di Ibu Kota Jakarta. Ia menganggap pemilihan Gubernur DKI melalui mekanisme diusulkan Presiden dan dipilih DPRD, dapat menyederhanakan kepemimpinan di Ibu Kota Jakarta. (ase)
