- Anwar Sadat
VIVA – Aksi unjuk rasa digelar ratusan nelayan asal Jakarta Utara di Balai Kota DKI Jakarta pada hari pertama masa tugas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Selasa, 17 Oktober 2017.
Kedatangan nelayan untuk menagih janji Anies Baswedan dan Sandiaga Uno membatalkan proyek reklamasi seperti yang diutarakan saat kampanye.
"Kami ingin mempertegas apa yang menjadi janji politik Anies-Sandi, di pidato perdananya, beliau mempertegas air darat itu diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat. Faktanya hari ini reklamasi diperuntukkan untuk korporasi dan kelompok-kelompok tertentu," kata Mohamad Taufiqurrahman, salah satu perwakilan para nelayan kepada wartawan.
Tak hanya demikian, nelayan juga meminta Anies-Sandi mencopot Saefullah dari jabatan Sekda DKI. Pasalnya, Saefullah diduga telah membuat pelanggaran saat melakukan perjanjian dengan pihak PT Kapuk Naga Indah pada saat itu masih berlakunya proses moratorium.
Adapun hal tersebut tertuang dalam, perjanjian No.33 Tahun 2007 dan Nomor 1/AKTA/NOT/VIII/17 tertanggal 11 Agustus 2017. Di mana, penggunaan atau pemanfaatan tanah di atas sertifikat hak pengelolaan nomor 45 /Kamal Muara Pulau 2A (Pulau D) antara Pemprov DKI Jakarta yang ditandatangani oleh Sekda Saefullah dengan PT Kapuk Naga Indah.
"Atas nama provinsi DKI Jakarta, Saefullah berani menandatangani perjanjian dengan korporasi ini. Kami meminta Pak Gubernur untuk memecat Saefullah," ujarnya.
Massa pengunjuk rasa ini datang dengan membawa bendera dan juga membawa mobil orasi yang dilengkapi pengeras suara. Mereka terus melakukan orasi dan menyanyikan yel tolak reklamasi.
Usai Reklamasi Dihentikan, Anies Siapkan Perubahan Payung Hukum
Untuk memperkuat keputusan pencabutan izin reklamasi.
