- VIVA.co.id/ Eduward Ambarita
VIVA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta memastikan Hotel Alexis tak lagi beroperasi menyusul kebijakan Pemerintah Provinsi yang tak memperpanjang izin usaha hotel itu.
Tetapi sebenarnya bukan keseluruhan hotel yang ditutup, melainkan hanya tempat-tempat hiburan yang ditengarai selama ini memfasilitasi bisnis prostitusi atau menyediakan perempuan seks komersial.
“Sekarang sudah tutup untuk jenis usaha seperti spa, (sementara) karaoke tidak ditutup. Tetapi karena (Hotel) Alexis ini mencakup keseluruhan (bisnis hiburan), jadi ditutup dulu semua,” kata Syarif, Sekretaris Komisi A DPRD, dalam perbincangan dengan tvOne saat program Apa Kabar Indonesia Pagi pada Selasa, 31 Oktober 2017.
Pemerintah Provinsi maupun DPRD, kata legislator Partai Gerindra itu, menjamin tak akan menghalang-halangi manajemen Alexis jika ingin melanjutkan lagi operasional bisnisnya. Pemerintah Provinsi pun akan menerbitkan izin baru, tapi syarat mutlaknya ialah tidak disalahgunakan sebagai bisnis prostitusi.
Syarif mengaku sempat ditanyai seorang pejabat manajemen Alexis tentang kemungkinan diterbitkan izin baru. Dia menjawab, “Bisa diurus lagi izinnya asal tidak usaha begituan (prostitusi).”
Syarif berpendapat, memahami pro dan kontra tentang penghentian operasional Hotel Alexis, yang disebut berdampak ribuan orang terancam kehilangan pekerjaan. Namun dia meminta publik memakluminya karena kebijakan Gubernur pada dasarnya untuk kebaikan masyarakat Jakarta.
Memang, dia mengakui, Pemerintah Provinsi memperoleh pendapatan dari pajak yang dipungut dari aktivitas bisnis di Hotel Alexis. Tetapi tak dimungkiri juga aktivitas bisnis di hotel itu lebih banyak merugikan daripada manfaatnya.
“Prinsipnya adalah nilai manfaat; mencari kebaikan atau mencari kerusakan. Sekarang yang dilakukan Pak Anies (Baswedan) adalah menghindari kerusakan,” katanya. (one)
