- VIVA.co.id/ Anwar Sadat
VIVA – Ratusan orang dari Koalisi Buruh Jakarta menyerbu Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa, 31 Oktober 2017 siang. Mereka menuntut Pemerintah Provinsi DKI menaikkan Upah Minimum Provinsi sebesar Rp4 juta.
"Kami ingin upah kami dibulatin saja menjadi Rp4 juta. Bukan Rp3,9 juta," kata salah orator di atas mobil komando di depan Balai Kota.
Ia menuntut janji kampanye Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno bahwa upah buruh harus lebih besar dari daerah penyangga, seperti Bekasi. Buruh juga meminta Anies-Sandi tak menggunakan PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan untuk menentukan UMP DKI.
"Jangan hanya janji-janji doang. Kami mau dia realisasikan itu. Upah buruh DKI Jakarta harus lebih besar dari daerah penyangga," ujar orator tersebut.
Dalam aksi itu, massa juga menilai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta Priyono lebih berpihak kepada pengusaha daripada kepada rakyat. "Kami minta Priyono diturunkan sebagai Disnaker karena telah melindungi dan membantu para pengusaha," ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahudin Uno mengungkapkan, survei Kebutuhan Hidup Layak di DKI Jakarta sudah selesai dilakukan. Lantaran itu, andiaga akan menetapkan UMP DKI Jakarta,hari ini.
"Untuk UMP singkat saja, kami akan umumkan hari ini penetapan UMP DKI Jakarta," kata Sandiaga usai apel Operasi Mantap Praja di Polda Metro Jaya, Selasa, 31 Oktober 2017.
UMP dan UMK 2024 Cuma Naik Tipis, RI Akan Terlambat Jadi Negara Maju
Ekonom menilai rendahnya kenaikan upah minimum provinsi (UMP) upah minimum kota/kabupaten (UMK) di 2024 ini akan memperlambat Indonesia untuk menjadi negara maju.
