Jelang Penetapan UMP, Buruh Serbu Balai Kota

Ratusan orang demo tuntut UMP DKI Rp4 juta
Sumber :
  • VIVA.co.id/ Anwar Sadat

VIVA – Ratusan orang dari Koalisi Buruh Jakarta menyerbu Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa, 31 Oktober 2017 siang. Mereka menuntut Pemerintah Provinsi DKI menaikkan Upah Minimum Provinsi sebesar Rp4 juta.

img_title Buruh Bakal Demo Besar-besaran Tolak UMP DKI, Rano Karno: Mari Duduk Bersama

"Kami ingin upah kami dibulatin saja menjadi Rp4 juta. Bukan Rp3,9 juta," kata salah orator di atas mobil komando di depan Balai Kota. 

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Ia menuntut janji kampanye Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno bahwa upah buruh harus lebih besar dari daerah penyangga, seperti Bekasi. Buruh juga meminta Anies-Sandi tak menggunakan PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan untuk menentukan UMP DKI.

img_title Wagub Rano Karno soal Penolakan UMP DKI: Wajar, Itu Dinamika Kehidupan

"Jangan hanya janji-janji doang. Kami mau dia realisasikan itu. Upah buruh DKI Jakarta harus lebih besar dari daerah penyangga," ujar orator tersebut.

Dalam aksi itu, massa juga menilai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta Priyono lebih berpihak kepada pengusaha daripada kepada rakyat. "Kami minta Priyono diturunkan sebagai Disnaker karena telah melindungi dan membantu para pengusaha," ujarnya.

img_title Ribuan Buruh Bakal Demo Tolak Penetapan UMP 2026 di Istana Negara 29-30 Desember

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahudin Uno mengungkapkan, survei Kebutuhan Hidup Layak di DKI Jakarta sudah selesai dilakukan. Lantaran itu, andiaga akan menetapkan UMP DKI Jakarta,hari ini.

"Untuk UMP singkat saja, kami akan umumkan hari ini penetapan UMP DKI Jakarta," kata Sandiaga usai apel Operasi Mantap Praja di Polda Metro Jaya, Selasa, 31 Oktober 2017.
 

Presiden KSPI sekaligus Partai Buruh, Said Iqbal di Kompleks Istana Kepresidenan

Buruh Demo Besar-besaran Tolak UMP 2026 Hari Ini!

Ribuan buruh akan menggelar demonstrasi di Istana Negara, Jakarta Pusat hari ini, Senin, 29 Desember 2025 menolak penetapan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026.

img_title
VIVA.co.id
29 Desember 2025
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut