- VIVA.co.id/ Irwandi Arsyad
VIVA – Ombudsman RI menilai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, masuk dalam zona hijau, atau pelayanan terbaik dengan jumlah produk pelayanan 1970. Penilaian itu merupakan hasil peninjauan anggota Ombudsman pada Mei hingga Juli 2017, atas pelayanan pemerintah daerah.
Provinsi lain yang mendapat zona hijau, yaitu Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dengan jumlah produk layanan 57, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dengan jumlah produk pelayanan 63, dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan jumlah produk pelayanan 60.
Komisioner Ombudsman RI, Adrianus Meliala menjelaskan, pelayanan DKI Jakarta beralih ke zona hijau, karena pada masa pemerintahan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Wakil Gubernur Djarot Saiful Hidayat, pelayanan meningkat pesat.
Kala DKI Jakarta dipimpin Ahok dan Djarot, semua jasa-jasa pelayanan dibuat dalam pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) dan setiap layanan berbasis komputer.
"Maka itu meningkat pesat dari kuning menjadi hijau," ujarnya.
Adrianus menuturkan, pencapaian pemerintahan Ahok dan Djarot itu menjadi tantangan untuk Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan dan Sandiaga Salahudin Uno. Dia berharap, pasangan itu bisa mengelola masalah pelayanan di seluruh DKI Jakarta berjalan dengan baik dan mudah.
Heru Budi Pastikan Pelayanan Publik Tetap Berjalan Optimal Usai Cuti Lebaran
Tidak ada perpanjangan untuk libur lebaran.
