Anies-Sandi Bentuk Komite Cegah Korupsi Pemprov DKI

Gubernur Anies Baswedan dan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno resmikan Komite Pencegahan Korupsi DKI Jakarta.
Sumber :
  • VIVA.co.id/ Irwandi Arsyad

VIVA – Gubernur Anies Rasyid Baswedan dan dan Wakil Gubernur  Sandiaga Salahuddin Uno hari ini membentuk Komite Pencegahan Korupsi (Komite PK) Provinsi DKI Jakarta. Komite ini merupakan bagian dari salah satu komponen Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).

img_title Kejutan Survei! KDM Salip Anies di Bursa Capres, Elektabilitas Gibran Pepet AHY

Komponen pertama dalam TGUPP adalah pencegahan korupsi. Pembentukan Komite PK ini berlandaskan Peraturan Gubernur Nomor 196 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 187 tentang Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Anies mengatakan, pencegahan korupsi ditempatkan sebagai salah satu prioritas utama dalam memimpin Jakarta. Komite PK ini dibentuk untuk mencegah korupsi secara sistemik dan sistematis. Pencegahan tidak hanya pada orangnya, tapi juga sistemnya.

img_title Arti Kata 'Josjis' yang Dipakai Anies Baswedan ke Ganjar Pranowo, Ternyata Ini Maknanya

Komite PK ini akan mendorong pembangunan sistem data yang terintegrasi dan membangun integritas aparatur sipil Pemprov DKI Jakarta. "Kami tempatkan pembentukan Komite ini sebagai yang pertama untuk mengawali 2018 ini," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu 3 Januari 2018.

Menurut Anies,  Komite PK akan menjadi penghubung antara Pemprov DKI Jakarta dengan masyarakat dan lembaga negara lain, seperti KPK, dalam melakukan pengawasan serta pencegahan korupsi di Provinsi DKI Jakarta.

img_title Momen Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan Bertemu di Jogja: Josjis, Dab

Menurut Anies, pemerintahan yang bersih dan akuntabel merupakan komitmen utama dari pasangan Anies-Sandi. Karena itu, pembentukan Komite PK Jakarta ini merupakan salah satu tugas prioritas yang harus dilakukan pada 100 hari pertama pemerintahan. 

“Kami ingin agar terwujudnya pemerintahan bersih bukan hanya menjadi milik satu dua orang tokoh saja, yang akan hilang begitu mereka pergi. Namun kami ingin perubahan mendasar dalam sistemnya, sehingga terwujudnya pemerintahan bersih akan bersifat lestari dan berlangsung lama,” ujarnya.

Cegah Kebocoran Anggaran

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Ada dua hal pokok yang menjadi agenda utama Komite PK, yaitu di bidang tata kelola pemerintahan dan penyelamatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Mencegah korupsi dalam urusan tata kelola pemerintahan akan mencegah terjadinya kebocoran anggaran. Sementara menyelamatkan PAD perlu dilakukan karena ada banyak potensi pendapatan daerah. 

“Dengan cara ini ke depan saya berharap Jakarta sebagai kota Metropolitan akan dapat meningkatkan PAD dan dapat membangun kota menjadi lebih berkualitas,” ujarnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut