- VIVA.co.id/ Anwar Sadat
VIVA – Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan meluncurkan program Jakarta Satu di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu, 17 Januari 2018.
Anies menyebutkan, Jakarta Satu ini merupakan program satu peta, satu data, dan satu kebijakan atau one map, one data, one policy. Ini berfungsi untuk menyatukan seluruh informasi peta atau data yang diproduksi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Provinsi DKI Jakarta, ke dalam satu peta secara integratif.
"Hari ini kami memulai sebuah langkah baru yaitu pengintegrasian dari kegiatan di Pemprov DKI lewat Jakarta Satu. Di sini disebutkan tagline-nya itu satu peta, satu data, satu kebijakan," katanya
Program ini akan dilaksanakan Komite Pencegahan Korupsi (Komite PK) DKI Jakarta. Tak hanya itu, Pemprov DKI Jakarta juga menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Jakarta Satu adalah awal dari perubahan besar di Jakarta," ujar Anies.
Dengan Jakarta Satu diharapkan, pertama adalah optimalisasi dan maksimalisasi pendapatan daerah. Kedua, melakukan pencegahan kebocoran dan potensi korupsi. Ketiga, melakukan transformasi kebijakan menjadi lebih berpihak kepada rakyat.
Selain itu, kata Anies, diharapkan Pemprov DKI akan mempunyai big data yang terintegrasi seluruh SKPD di Jakarta. Data dasarnya dimulai dari Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan.
Sementara itu, Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang mengatakan, salah satu prioritas utama KPK juga memaksimalkan pendapatan dan penerimaan negara. Konsep pengintegrasian ini merupakan konsep yang sudah dibahas oleh KPK sejak tiga tahun lalu. "Untuk menjadi contoh daerah-daerah yang lain," ujarnya.
Ketua Komite Pencegahan Korupsi Jakarta Bambang Widjodjanto menambahkan, tanpa acuan data dan peta yang sama, Pemprov DKI Jakarta sulit untuk mengawasi jalannya pemerintahan, sehingga terjadi potensi kebocoran keuangan negara di berbagai sektor.
”Pada prinsipnya, semua data akan dijadikan satu dalam peta yang sama dan terus diperbaharui, sehingga akan mudah mengidentifikasi apabila terjadi keanehan yang berpotensi korupsi,” ujar Bambang.
Berdasarkan rilis resmi Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik DKI Jakarta, Jakarta Satu merupakan sebuah sistem pengawasan terintegrasi yang dibangun berdasarkan pada data dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), di dalam peta dasar tata ruang yang sama.
Peta dan informasi data ini akan diperbaharui secara berkala oleh setiap kantor SKPD, sehingga dapat dipastikan akurasinya. Jakarta Satu akan dipakai sebagai landasan untuk melakukan pengawasan dan menjadi dasar pengambilan keputusan yang objektif berdasarkan pada fakta (evidence based policy).
Saat ini, sistem Jakarta Satu akan dimulai dari Kelurahan Gambir Jakarta dan akan terus dikembangkan meliputi seluruh kelurahan di DKI Jakarta.
