- REUTERS/Darren Whiteside
VIVA – Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal (purn) TNI Moeldoko, menceritakan kisahnya saat menghadapi situasi politik saat Pemilu Presiden 2014. Saat itu, Moeldoko masih menjabat Panglima TNI.
Mengingat saat itu adalah Tahun Pemilu, Jenderal Moeldoko dituntut benar-benar netral memimpin TNI, dengan tidak memihak ke salah satu kandidat. Namun, Moeldoko mengungkapkan ada saja yang curiga bahwa dia tidak akan netral, mengingat salah satu kandidat saat itu adalah purnawirawan TNI, Prabowo Subianto.
"Saya pikir situasi Pemilu saat saya jadi panglima agak kurang baik. Karena waktu itu ada dua kekuatan face to face. Salah satu kandidat adalah mantan TNI, sedangkan saya menjabat Panglima TNI, sehingga ada kecenderungan masyarakat curiga pada TNI," ujar Moeldoko, Rabu 24 Januari 2018, saat membuka Seminar Pilkada Damai yang diselenggarakan Gerakan Pemuda Islam Indonesia di Jakarta.
Meski dicurigai, Moeldoko selalu menegaskan bahwa pihaknya dalam posisi netral. TNI tidak akan bisa dipengaruhi dan tidak mau dipengaruhi oleh politik praktis.
Posisi itu, kata Moeldoko, adalah untuk memberi pesan kepada pihak luar dan internal TNI. Kepada pihak luar, Moeldoko saat itu menyatakan agar jangan coba-coba mempengaruhi netralitas TNI yang sudah dibangun sejak lama.
Sedangkan untuk internal TNI saat itu, dia punya pendekatan yang lain kepada jajarannya. Pesan yang dia sampaikan terkesan “sangar” demi mempertahankan netralitas TNI.
"Pesan ke dalam, eh lu (prajurit) jangan macam-macam. Kalau macam-macam coba keluar perintah saya sebagai panglima, leher kamu akan saya gorok," ucap Moeldoko, yang kini juga berstatus Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Hanura itu.
TNI, saat itu, membutuhkan sikap tegas dari pimpinan atas berbagai kecurigaan masyarakat. Dengan sikapnya saat itu, Moeldoko mengaku sangat efektif.
"Alhamdulillah dengan pernyataan itu, semua dalam posisi terkunci, tidak bermain main," kata mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat itu. (ren)
