- ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
VIVA – Pemilihan gubernur di Jawa paling disoroti masyarakat. Bukan hanya karena dinamika partai politiknya, melainkan juga lantaran tiga daerah Jawa, yaitu Jawa Barat, Tengah dan Timur, juga diramaikan figur populer.
Kendati begitu, berdasarkan penelusuran VIVA, tidak satu pun calon pemimpin di tiga daerah itu yang masuk dalam sepuluh besar pemilik harta terbanyak pada pilkada 2018. Berapakah harta kekayaan para calon gubernur maupun calon wakil gubernur Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur?
Berikut ini nilai harta para calon sesuai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) para calon yang diserahkan kepada KPK, dan disusun berurutan berdasarkan yang paling banyak sampai yang paling sedikit:
Jawa Barat
1. Deddy Mizwar: Rp36.009.603.466
2. Sudrajat: Rp22.037.556.460
3. Ridwan Kamil: Rp13.305.083.657
4. TB Hasanuddin: Rp11.980.743.012
5. Anton Charliyan: Rp29.049.224.450
6. Dedi Mulyadi: Rp6.153.682.991
7. Uu Ruzhanul Ulum: Rp2.994.188.614
8. Akhmad Syaikhu: Rp2.050.144.684
Jawa Timur
1. Syaifullah Yusuf alias Gus Ipul: Rp25.584.805.769
2. Khofifah Indar Parawansa: Rp23.552.699.762
3. Emil Dardak: Rp8.254.061.908
4. Puti Guntur: Rp1.865.423.077
Jawa Tengah
1. Ganjar Pranowo: Rp6.729.155.082
2. Sudirman Said: Rp4.672.784.760
3. Ida Fauziah: Rp19.896.950.728
4. Taj Yasin: Rp3.061.935.581
Partisipasi masyarakat
Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, meminta masyarakat berperan aktif menginformasikan kepada lembaganya mengenai harta kekayaan para kandidat yang bakal bertarung dalam Pilkada serentak di 171 daerah pada 2018.
Termasuk jika masyarakat memiliki informasi mengenai kendaraan, rumah, tanah atau informasi lainnya terkait harta kekayaan para calon pemimpin daerah itu.
"Masyarakat bisa memberikan informasi kepada KPK terkait kekayaan seperti aset kendaraan, rumah, tanah atau informasi lainnya termasuk jika terdapat pinjaman atau utang ke Pengumuman.LHKPN@kpk.go.id atau WA 08111929575 atau 021-25578396," kata Febri.
LHKPN itu, katanya, wujud transparansi para calon kepala daerah kepada masyarakat dan masyarakat pun dapat mengenal lebih jauh mengenai para calon pemimpinnya. Keterbukaan dan kejujuran mengenai harta kekayaan menjadi salah satu indikator integritas calon kepala daerah.
"Hal ini sebagai bentuk pelaksanaan prinsip transparansi bagi calon penyelenggara negara dan utama masyarakat agar lebih mengenal calon pemimpin masing-masing. Keterbukaan dan kejujuran terhadap informasi kekayaan merupakan salah satu indikator aspek integritas calon kepala daerah," kata Febri. (ase)
