- ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
VIVA – Mantan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, mengaku tidak pernah mendengar perihal perintah Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono, untuk tetap melanjutkan proyek Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau e-KTP, meski sudah dilaporkan bermasalah.
Menurutnya, masalah tersebut, pertama kali mencuat dari keterangan mantan Wakil Ketua Banggar DPR, Mirwan Amir, pada persidangan Setya Novanto pekan lalu.
"Wah saya enggak tahu. Saya enggak yakin. Jangan lah digoreng-goreng itu, kasihan. Itu kita artinya saya masa soal Pak SBY ngomong (begitu). Itu kan memang sudah masuk program negara. Sudah ada anggarannya. Masa dituduh jadi konsumsi politik. Enggak baik. Tidak akhlak mulia itu, bukan kejujuran, kebenaran, ketulusan dalam bernegara ini," kata Gamawan sebelum bersaksi dalam sidang terdakwa Setya Novanto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin, 29 Januari 2018.
Gamawan mengatakan, kalau pun benar ada komunikasi SBY dengan Mirwan soal e-KTP, itu hanya lantaran proyek ini merupakan program prioritas sejak awal. Sebab program tersebut dinilai sangat dibutuhkan masyarakat.
"Kan dia (Mirwan) yang ngomong begitu. SBY juga (pasti) ngomong normatif. Tetapi kan digoreng-goreng seolah ini jadi masalah besar," kata Gamawan.
Sebelumnya, nama SBY muncul dalam sidang terdakwa Setya Novanto pada Kamis, 25 Januari 2018. SBY disebut-sebut mempunyai tanggung jawab dalam program pelaksanaan proyek e-KTP 2011-2013.
Awalnya, anggota tim penasihat hukum Novanto, Firman Wijaya, mengkonfirmasi perihal kaitan proyek senilai Rp5,9 triliun itu dengan pemenangan Pemilu 2009. Mirwan yang mendapat pertanyaan lantas mengaku proyek e-KTP memang program pemerintah saat dipimpin SBY.
"Memang itu (proyek e-KTP) program dari pemerintah. (Waktu itu Presidennya) Susilo Bambang Yudhoyono," kata Mirwan.
Mirwan mengatakan, saat itu dia mendapatkan masukan atau saran dari rekannya, Yusnan Solihin, yang merupakan seorang pengusaha, bahwa proyek e-KTP bermasalah. Hal itu kemudian dilaporkan oleh Mirwan Amir kepada SBY.
"Ya (disampaikan langsung ke SBY), di Cikeas (kediaman SBY)," kata Mirwan.
Namun, dikatakan Mirwan, SBY saat itu tidak menggubris permasalahan e-KTP. SBY justru meminta kepada Mirwan untuk terus melanjutkan proyek yang merugikan negara Rp2,3 triliun itu.
"Tanggapan SBY, bahwa ini menuju Pilkada, bahwa proyek ini harus diteruskan," kata Mirwan. (one)
