- ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
VIVA – Mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyebutkan bahwa mulanya anggaran Proyek e-KTP akan memakai pinjaman hibah luar negeri (PHLN). Namun akhirnya proyek senilai Rp5,9 itu menggunakan APBN.
Gamawan mengatakan usulan penggunaan APBN berasal dari Komisi II DPR. Menurutnya DPR RI ketika itu khawatir dana asing akan masuk ke proyek prioritas pemerintah.
"Jadi DPR RI yang mengusulkan pakai dana APBN," kata Gamawan saat bersaksi dalam persidangan kasus korupsi proyek e-KTP dengan terdakwa Setya Novanto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin 29 Januari 2018.
Tapi hakim mengaku heran karena proyek e-KTP adalah proyek tahun jamak, kenapa menggunakan APBN? Padahal, bila proyek tahun jamak memakai anggaran PHLN, pemerintah bisa mendapatkan untung.
"Lalu apa pertimbangan hibah jadi APBN. Bukannya lebih untung ya (bila pakai PHLN)?" kata hakim ke Gamawan.
"Kalau ini pakai dana asing akan bocor. Itu pertimbangan pakai APBN. Kalau pakai APBN waktu itu Rp6 triliun," lanjut dia.
Menurut Gamawan, setelah usulan menggunakan APBN, ia mengirimkan surat kepada wakil presiden saat itu Boediono dan menteri keuangan saat itu, Sri Mulyani. Menurut Gamawan, setelah itu ada rapat bersama wapres, menkeu, dan beberapa pihak lainnya.
"(Rapat) ada Bu Sri Mulyani juga (waktu itu), lalu Menko Polhukam, Bappenas, BPKP. Saya sampaikan ada usulan dari DPR pakai APBN," ujarnya.
Bagi dia, pemerintah lah yang mengusulkan proyek itu menggunakan skema multiyears karena tidak mungkin selesai dalam satu tahun. Apalagi proyek e-KTP itu membutuhkan dana yang sangat besar.
"Tidak mungkin selesai satu tahun, karena tidak mungkin juga selesai tiga tahun. Saya juga takut dana besar ngeri tidak pernah pegang uang sebesar itu," kata Gamawan. (ren)
