Mudik Lebaran Dekat Libur Sekolah, Pemerintah Mulai Bersiap

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi
Sumber :
  • VIVA/Sherly

VIVA – Mudik Hari Raya Idul Fitri atau lebaran masih lima bulan lagi. Namun, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi ingin memastikan kesiapan angkutan umum cadangan. Hal ini ia ucapkan dalam rapat koordinasi dengan instansi lainnya terkait persiapan arus mudik di Kementerian Perhubungan, Selasa, 30 Januari siang tadi.

Mudik Lebaran Bersamaan Pilkada Serentak, Pemda Harus Sigap

"Isu strategis yang perlu kita amati untuk masalah tahun 2018 ini adalah ketersediaan angkutan umum cadangan pada darat, laut, udara, kereta api, mengatasi lonjakan," kata Budi Karya.

Budi mengatakan, dalam mudik lebaran tahun ini akan bersinggungan dengan hari libur sekolah. Untuk itu ia meminta jajarannya untuk berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan. Selain itu, ia juga akan berkoordinasi mengenai pemberian tunjangan hari raya atau THR kepada setiap karyawan.

Lima Tips Agar Tidak Bosan Selama Mudik

"Perlu pengaturan waktu pemberian THR dan libur sekolah. Libur sekolah dengan waktu dan jarak yang dikoordinasikan. Jadi nanti berkoordinasi dengan Diknas, kita usulkan libur di waktu yang tepat," katanya.

Selain masalah tersebut, mantan Dirut Angkasa Pura II ini menyoroti sejumlah hal yang perlu dipersiapkan yakni pelayanan transportasi, sarana-prasarana, pelayanan kesehatan, perbaikan fasilitas posko, uji kelaikan kendaraan, dan pengaturan lalin melalui pembatasan angkutan barang. 

Garuda Tambah 30 Ribu Kursi di Musim Mudik

"Ada beberapa rencana yang akan kita lakukan. Katakanlah penutupan mobil barang itu pada hari tertentu tanggal 13 (Juni) sampai tanggal 14. Hari Minggu, tanggal 17 sampai 18. Tetapi ini sendiri akan peak (puncak) saat menjelang lebaran. Karena ada faktor libur, THR," kata Budi.

Lebih lanjut, ia mengingatkan perlunya penguatan koordinasi antara pemerintah daerah untuk membahas hal ini. Misalnya gubernur berkoordinasi dengan bupati atau wali kota di bawahnya.

Untuk operasional lalu lintas jalan tol hingga Semarang ada 2 aspek yang disoroti. Pertama, aspek kelancaran lalu lintas dengan pengaturan transaksi di pintu keluar tol untuk mencegah antrean panjang, membuat u-turn di ruas mendekati pintu keluar Tol Semarang, penerapan contraflow dan buka-tutup sistem satu arah.

Kedua, soal aspek keselamatan. Akan dilakukan pengendalian dan pengawasan kecepatan kendaraan, penegakan hukum pelanggaran batas kecepatan dan tersedianya perlengkapan jalan.

"Kami mengimbau pada Pemda, menyusun rencana pembahasan angkutan lebaran. Gubernur mengkoordinasikan bupati melakukan kegiatan ini, Jateng paling dapat amanat. Tentunya pasar-pasar tumpah dan SPBU harus terkondisi baik," katanya.

Dalam rakor ini dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, perwakilan dari Polri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jasa Marga, sejumlah perwakilan pemerintah daerah dan pejabat instansi lainnya. (one)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya