- ANTARA FOTO/Galih Pradipta
VIVA – Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengaku kecewa dengan tudingan yang menyebut dirinya terlibat dalam proyek Kartu Tanda Penduduk Elektronik, atau e-KTP.
Menurutnya, selama ia menjabat, proyek yang disebut merugikan negara hingga Rp2,3 triliun itu tak pernah sekali pun diintervensi oleh SBY.
"Tidak pernah SBY ikut-ikutan ngurusin proyek, melakukan intervensi pada proyek," ujar SBY dalam gelar konferensi pers di DPP Partai Demokrat, Selasa 6 Februari 2018.
Diakuinya juga, ia tak pernah langsung reaktif dengan isu yang merebak dalam kasus korupsi e-KTP. Namun, ia kemudian akhirnya mencoba mencari tahu duduk masalah itu, apalagi kemudian dikaitkan dengan namanya.
Karena itu, presiden dua periode ini pun mengaku mengundang sejumlah menteri yang pernah duduk dalam kabinetnya. "Semua memberikan pernyataan. Jelas sekali, KTP elektronik amanah undang-undang, seperti ratusan program di masa saya," ujarnya.
Tak cuma itu, SBY pun memastikan, jika selama program itu berjalan di periodenya. Seluruhnya dijalankan dengan pengawasan ketat, dan hati-hati termasuk pelaksanaan audit dari lembaga auditor.
Atas itu, SBY berpandangan jika kini e-KTP dinilai memiliki masalah korupsi. Maka, idealnya sejumlah orang yang pernah di bawah periodenya yang kini juga duduk di kabinet Presiden Joko Widodo harusnya dapat memastikan jika program itu telah dijalankan dengan baik.
"Bisa saksi kalau diperlukan," ujar SBY.
Optimistis itu juga diyakini SBY, lantaran selama dirinya menjabat sebagai Presiden, tidak pernah ada permintaan atau laporan yang berkaitan dengan permasalahan di proyek e-KTP.
"Selama jadi presiden, tidak pernah ada yang melaporkan ke saya, (dan) menyatakan e-KTP harus dihentikan. Tidak pernah ada," ujar SBY.
"Termasuk yang mengaku (bernama) Mirwan Amir (Politikus Partai Demokrat). Tolong di mana, kapan, dalam konteks apa?" sergah SBY.
