- VIVA.co.id/ Anwar Sadat
VIVA – Menteri Sosial Idrus Marham mengaku beberapa kali diingatkan Presiden Joko Widodo, agar membagi perhatian kepada kasus-kasus kemiskinan dan gizi buruk di daerah lain, tak hanya berfokus di Kabupaten Asmat, Papua.
Lagi pula, persoalan kemiskinan dan gizi buruk bukan melulu tanggung jawab Kementerian Sosial, melainkan seluruh lembaga pemerintah dan unsur masyarakat. Maka, diperlukan sinergi antarkementerian.
"Pak Jokowi minta agar energi kita dibagi. Tidak hanya terkuras di Asmat saja, namun juga untuk daerah lain, agar menyeluruh dan berkesinambungan," kata Idrus kepada wartawan di Padang, Sumatera Barat, pada Selasa malam, 7 Februari 2018.
Sesuai instruksi Presiden, hal yang terpenting sekarang adalah pemberdayaan masyarakat yang sanggup menciptakan kemandirian agar dapat mentas dari kemiskinan. Dalam kasus Asmat, pengentasan kemiskinan merupakan perintah konstitusi kepada pemerintah dan kebijakan Jokowi.
"Mau tak mau pemberdayaan harus dilakukan secara terpadu. Tak bisa Kemensos saja, ini persoalan kita bersama," ujarnya.
Soal kasus gizi buruk di Asmat, Idrus menilai, masalah mendasar adalah daerah itu masih terisolasi dengan daerah lain. Maka berdampak kesulitan akses sehingga harga kebutuhan meningkat dan pendidikan tak dapat diakses seluruh masyarakat. Maka, kata Idrus, Jokowi menjawabnya dengan memulai pembangunan infrastuktur di Papua.
Jika semua daerah di Papua sudah terhubung dengan infrastruktur yang memadai, dia menjelaskan, harga kebutuhan pokok akan relatif lebih terjangkau dan sarana pendidikan mudah diakses.
"Biasanya kalau ada jalan dibangun akan diikuti rumah-rumah. Kalau tidak ikuti jalan, ya, ikuti pantai. Kalau sudah ada rumah, maka pasti akan ada pasar. Saya beberapa kali melakukan penelitian di Jawa, sama polanya. Makanya, kebijakan Jokowi adalah kebijakan paling mendasar, yakni (pembangunan jalan) trans-Papua," katanya.
