JK Kritisi Banyak yang Lupa Kerja di Tahun Politik

Wakil Presiden Jusuf Kalla bersama Ketua Institut Lembang Eva K Sundari
Sumber :
  • VIVA/Fajar GM

VIVA – Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengkritisi adanya kecenderungan aspek kinerja kerap tidak diutamakan pada tahun menjelang perhelatan politik seperti 2018. JK ingin mengubah hal itu supaya momentum pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai pemerintah sebesar 5,07 persen pada tahun lalu, tidak malah mengalami kemunduran di tahun ini.

JK Ingatkan Umat Introspeksi Diri Sambut Ramadhan

"Kecenderungannya, di tahun politik orang banyak ngomong, lupa kerja," ujar Sekretaris Jenderal Institut Lembang 9 (IL-9) Eva Kusuma Sundari usai melakukan audiensi dengan JK di Kantor Wakil Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 8 Februari 2018.

Padahal, Eva menyampaikan, JK memiliki pandangan bahwa sekali pun tahun politik dipenuhi kegiatan kampanye untuk memengaruhi pemilih pada Pemilihan Umum (Pemilu) tahun berikutnya, kampanye yang paling efektif sejatinya adalah kampanye kinerja yang memiliki efek positif juga terhadap perekonomian.

JK Sebut Pemilu 2024 Terburuk Dalam Sejarah di Indonesia

"Ada pesan yang harus disampaikan kepada banyak pihak bahwa tahun politik harusnya fokus juga kepada pencapaian ekonomi," ujar Eva.

Eva menyampaikan pesan JK supaya hal itu menjadi perhatian IL-9 yang akan menyelenggarakan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) di Hotel Arya Duta Jakarta, pada 25 hingga 27 Februari 2018. Dengan demikian, produktivitas ekonomi masyarakat Indonesia pada tahun ini tidak terganggu meski aktivitas politik meningkat.

Bahlil Tolak Revisi Target Investasi Rp 1.650 Triliun di Tahun Politik: Orang Timur Pantang Menyerah

"Wapres percaya kalau kita (masyarakat Indonesia) konvergen dan tidak jalan sendiri-sendiri, seharusnya (pertumbuhan ekonomi) bisa sampai enam persen," ujar Eva.

Menteri BUMN Erick Thohir saat Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR.

Erick Thohir Kena 'Sentil' DPR Gegara Sering Rombak Direksi-Komisaris BUMN di Tahun Politik

Kritikan tersebut disampaikan dalam rapat kerja antara Komisi VI DPR RI, bersama menteri BUMN dan jajarannya hari ini.

img_title
VIVA.co.id
19 Maret 2024