Tokoh MUI Usul Zakat Digabung dengan Pajak

VIVA – Wacana pemungutan zakat 2,5 persen dari gaji aparatur sipil negara, atau ASN Muslim bergulir menjadi polemik di tengah masyarakat. Meskipun Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin menegaskan bahwa wacana tersebut nantinya bukan diwajibkan bagi ASN Muslim, tapi negara hanya menfasilitasi pembayaran zakat sebagaimana disyariatkan dalam agama Islam.

Baca Juga

MUI Harap Menkeu Baru Pertimbangkan Zakat Sebagai Tax Credit

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, Cholil Nafis mengatakan, wacana pemungutan zakat dari gaji ASN ini terlanjur menjadi polemik, karena ada yang merasa bahwa tak semua ASN wajib zakat. Di samping penyaluran zakat harus diserahkan kepada salah satu dari delapan golongan yang disyariatkan agama.

Ia memaparkan, kewajiban zakat profesi dianalogikan dengan nishab (batas kekayaan) emas, minimal kepemilikan 85 gram. Dengan asumsi harga emas hari ini, Kamis 8 Februari 2018, per gramnya Rp630 ribu. Sedangkan tata cara mengeluarkan zakatnya, disamakan dengan zakat pertanian, yakni bisa setiap menerima gaji/bulan, atau setiap tahunnya.

Baca Juga

Baznas Usul Zakat Jadi Pengurang Pajak, Minta DJP Lakukan Uji Coba di Aceh

Menurutnya, ada tiga pendapat cara menghitung gaji yang wajib zakat. Pertama, dari seluruh pendapatan gaji dan tunjangan; Kedua, gaji dan tunjangan dikurangi biaya operasional seperti transportasi dan konsumsi; Ketiga, gaji dikurangi seluruh kebutuhan pokok diri dan keluarga dan lebihnya dikeluarkan zakatnya.

Apabila nisab (batas dimulainya kewajiban zakat) dihitung setelah kebutuhan pokok, maka tak semuanya ASN wajib zakat. Mengingat, gaji ASN masih banyak yang sulit menyesuaikan dengan kenaikan harga-harga dan bayang-bayang inflasi.

Baca Juga

Baznas Beberkan Manfaat Pembayaran Zakat Kurangi Beban Pajak

"Saya aja dosen yg sdh IV/a dan lektor Kepala gaji dan tunjangan tak sampai.Rp8 jt," tulis Cholil Nafis melalui akun Twitternya @cholilnafis hari ini.

Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini menyoroti, jika nantinya zakat menjadi beban ASN Muslim saja, artinya akan ada dua beban sekaligus bagi warga Muslim. Yakni, beban membayar pajak dan zakat setiap bulannya.

"Ini ketidak adilan "haqiqi" antar warga negara karena ada beban yg lebih besar kpd sebagian krn dasar agamanya yg pelayanannya sama dg yg hanya bayar pajak," tulis Cholil.

Atas dasar itu, ia mengusulkan pembayaran zakat sekaligus pajak. Yakni, pajak yang dibayarkan diambil oleh institusi zakat seperti Baznas/Lazis sebesar 2,5 persen sebagai pajak dari ASN Muslim. Sehingga, kewajiban seluruh warga negara sama, tetapi yang Muslim dapat menunaikan kewajiban agama. 

Halaman Selanjutnya

Nantinya, zakat menjadi pendapatan negara. Yakni, orang dapat memilih antara membayar zakat di lembaga resmi atau membayar pajak kepada lembaga negara. Sehingga, bukti bayar zakat atau sedekah itu bisa digunakan sebagai bukti bayar pajak bukan pengurang pajak.