- Anadolu Ajansi/Eko Siswono Toyudho
VIVA - Komisi Pemberantasan Korupsi mempertanyakan pernyataan Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, yang menyebut tingkat korupsi di era Presiden Jokowi sangat tinggi. Namun yang dijaring KPK didominasi oleh kepala-kepala daerah yang berasal dari partai politik di luar pemerintahan.
"Komitmen Presiden Joko Widodo itu sudah jelas dukung pemberantasan korupsi, justru yang patut dipertanyakan adalah pihak-pihak yang merasa terganggu ketika pelaku korupsi ditangkap," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, Kamis, 15 Februari 2018.
Febri membantah operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK berdasarkan pesanan. Terutama pesanan penguasa. Febri lantas meminta Fahri tidak 'mengadu-domba' KPK dengan presiden.
Menurut Febri, pihaknya tidak memagari siapapun yang terindikasi melakukan tindak pidana korupsi. Bagi KPK, proses politik yang kotor dengan cara-cara membiayai proses pemilihan kepala daerah dengan uang suap, maka akan menciptakan demokrasi yang buruk.
"Jadi janganlah mengadu (domba) presiden dengan KPK, karena komitmen kami sama-sama dalam pemberantasan korupsi," ujarnya menegaskan.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah menuding, operasi tangkap tangan atau penangkapan yang dilakukan KPK bisa merupakan titipan dari calon kepala daerah dalam momen pilkada. Terbaru, mereka menangkap Bupati Subang, Imas Aryumningsih. (mus)
KPK Minim OTT, Alex Marwata: Banyak Pejabat Negara Sudah Tahu HP Disadap
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjelaskan alasan mengapa lembaganya jarang melakukan operasi tangkap tangan (OTT) belakangan ini.
