Jadi Dubes, Todung: Saya Masuk Negara Surganya Demokrasi

Todung Mulya Lubis
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

VIVA – Presiden Joko Widodo menunjuk aktivis hak azasi manusia  sekaligus pengacara, Todung Mulya Lubis sebagai Duta Besar Indonesia dan berkuasa penuh untuk Norwegia dan Islandia. 

12 Fakta yang Diklaim Tak Terbantahkan Dibeberkan Kubu Ganjar-Mahfud pada Sidang PHPU

Todung mengatakan, Norwegia dan Islandia merupakan negara dengan penduduknya paling happy. Income per kapita dan pertumbuhan ekonominya juga tinggi. 

Ia melihat, menjadi dubes di dua negara itu cukup bagus. "Norwegia adalah negara paling demokratis di dunia. Kemudian Islandia negara paling demokratis kedua di dunia. Jadi Anda bisa bayangkan saya masuk ke negara surganya demokrasi," katanya di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 20 Februari 2018.

Todung Kritik Keras Bawaslu: Seolah-olah Anggap Persoalan Sepele, Satu Suara Harus Dihargai!

Awalnya, menurut Todung, ia tidak pernah ditawar tetapi langsung diminta oleh Presiden Joko Widodo. Perintah itu disampaikan melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. 

"Saya dipanggil oleh Menlu, ketika saya pulang dari luar negeri dan dikatakan bahwa Presiden meminta saya untuk berangkat ke Oslo sebagai Dubes. Nah saya terkejut, saya sendiri tidak diberitahu sebelumnya tapi saya langsung ditunjuk ke Oslo," ujar Todung.

Todung Mulya Lubis: Kalau Presiden Jokowi Didatangkan ke MK, Itu Akan Sangat Ideal

Menurut Todung, ini tantangan baru yang dia peroleh. Sebab selama ini, aktivitasnya banyak di dunia lembaga swadaya masyarakat, walau jam terbang internasional juga cukup banyak. 

Todung yakin jaringan internasional yang ia miliki, bisa dimanfaatkan untuk menunjang kinerja sebagai duta besar. Menurut dia, banyak yang harus dimanfaatkan seperti membawa pengusaha-pengusaha kedua negara itu untuk berinvestasi ke Indonesia. 

"Karena Oslo Norwegia itu negara yang sangat aktif dari segi HAM setelah Inggris ya Norwegia. Di sana banyak sekali pusat studi HAM dan  juga negara yang sangat aktif dalam lingkungan hidup," katanya. 

Ia yakin, salah satu alasan ditunjuk jadi dubes agar bisa memberi pemahaman ke internasional mengenai praktik HAM di Indonesia. Hal itu, menurutnya, ada sedikit perbedaan dengan pemahaman internasional. 

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya