- ANTARA FOTO/Reno Esnir
VIVA – Terpidana kasus terorisme Abu Bakar Baasyir harus mengakui dia bersalah telah andil dalam terorisme di Indonesia jika dia ingin mengajukan grasi atau meminta pengampunan dari Presiden. Demikian menurut Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly.
Menurut dia, pemerintah hanya akan mempertimbangkan pemberian grasi jika terpidana 15 tahun penjara itu memang mengajukannya.
"Tidak bisa datang dari pemerintah, pengampunan tanpa dimohonkan. Kalau dia mengajukan grasi, berarti mengaku salah. Jadi ini kan persoalan (dari Baasyir) sendiri," ujar Yasonna di kompleks Istana Negara, Jakarta, Senin 5 Maret 2018.
Yasonna menyampaikan pemerintah hingga saat ini tidak menerima pengajuan grasi dari Baasyir. Presiden Joko Widodo nantinya akan menjadi pemberi keputusan terakhir terkait pengabulan grasi jika Baasyir melakukan pengajuan.
"Prosesnya nanti, yang bersangkutan sampaikan secara langsung, kami proses dari Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian minta pertimbangan Mahkamah Agung, baru Presiden memberikan keputusan," ujar Yasonna.
Menurut dia, pemerintah hingga saat ini hanya memberi sejumlah fasilitas tambahan seperti perawatan dan pendampingan dengan mempertimbangkan usia Baasyir yang sudah 79 tahun. Pemerintah melakukannya semata-mata atas pertimbangan kemanusiaan.
Namun, itu bukan merupakan peringanan hukuman bagi yang bersangkutan. "Kalau Presiden mengatakan, ya kita bantu berobatnya. Kita koordinasikan supaya beliau betul-betul bisa dibawa dengan baik ke rumah sakit," ujar Menkumham. (ren)
Kemarin Gamblang, Kini Rusia Secara Resmi Salahkan Ukraina atas Serangan Terorisme di Moskow
Penyelidik Rusia secara resmi menuduh pihak Ukraina lah yang berada di balik serangan terorisme mematikan yang menewaskan sedikitnya 144 orang di Moskow pada Jumat 22 Mar
