- VIVA/Putra Nasution
VIVA – Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Sumatra Utara merilis sebuah laporan bahwa aparatnya mendapatkan perlakuan tidak etis dari masyarakat saat berupaya menyelesaikan konflik manusia dengan harimau di Kabupaten Mandailing Natal. Petugas sempat disekap oleh warga sekitar.
Aparat yang ditawan oleh warga terdiri dari petugas BBKSDA dan Balai Taman Nasional Batang Gadis dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Peristiwanya terjadi di Desa Ampung Siala, Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal pada 24 Febuari 2018
"Selain itu, tim kita dimaki-maki, kendaraan dinas kita juga di rusak," kata Kepala BBKSDA Sumatra Utara, Hotmauli Sianturi, di Medan pada Senin, 5 Maret 2018.
Peristiwa itu dihebohkan munculnya harimau di Desa Ampung Siala. Kemudian hal yang sama juga terjadi pada 26 Februari di sekitar Desa Hatupang, Kecamatan Batang Natal. Selanjutnya dibuat perjanjian yang terpaksa harus diikuti tim gabungan.
"Tim dipaksa menandatangani kesepakatan yang isinya, antara lain, tidak menuntut jika dilakukan pembunuhan terhadap satwa buas oleh masyarakat dan aparat keamanan demi keamanan warga. Kemudian tim tidak akan datang lagi ke Desa Hatupangan dan sekitarnya serta menyerahkan penanganan konflik satwa liar kepada masyarakat dan aparat keamanan serta meninjau wilayah TNBG dan BBKSDA di Batang Natal," kata Hotmauli.
BBSKDA berkordinasi dengan Kepolisian Daerah Sumatra Utara untuk meminta bantuan dalam penyelesaian permasalahan yang dianggap sebagai pemicu konflik antara satwa liar dengan masyarakat. Semua bermula dari praktik penebangan liar pohon sehingga memicu konflik dengan satwa liar.
Beberapa warga terluka akibat digigit harimau gara-gara konflik satwa liar dengan manusia. Masyarakat sekitar pada 16 Febuari 2018 juga dihebohkan dengan isu harimau berkepala manusia atau disebut dengan siluman harimau.
BBKSDA juga sudah berkordinasi dan meminta bantuan kepada Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal untuk turut serta menyelesaikan konflik itu.
"Bupati Mandailing Natal dan sepakat melanjutkan skenario pemasangan kandang jebak (box trap) yang sebelumnya batal dilaksanakan karena penolakan warga. Bupati menekankan dukungan Pemkab untuk proses di lapangan. Pemasangan kandang jebak bersama-sama disepakati akan dilaksanakan setelah camat dan Muspika berkomunikasi dengan masyarakat," kata Hotmauli.
Menolak Kedatangan Petugas
Puncak konflik manusia dan harimau terjadi Minggu, 4 Maret 2018. Seekor harimau masuk ke kolong rumah warga milik Sofi. Kemudian penghuni rumah melaporkan kejadian itu kepada kepala desa setempat.
Kepala desa segera melaporkan kepada polisi. Namun saat harimau keluar dari kolong rumah langsung ditombak berulang kali. Untuk memastikan harimau itu mati, polisi juga menembaknya.
Belum puas dengan tindakan itu, warga bahkan membantai si harimau dengan sadis. Warga menombak harimau dan menjarah beberapa bagian tubuhnya.
Tim BBKSDA tidak bisa masuk ke lokasi kejadian karena, menurut polisi, masyarakat menolak kedatangan petugas. Bangkai harimau berjenis kelamin jantan yang sempat digantung warga itu dievakuasi, kemudian dibakar di kantor Polres Mandailing Natal. (ren)
