Rawan Korupsi di Daerah yang Ikut Pilkada, KPK Gerak Cepat

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

VIVA – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo mengatakan, potensi korupsi yang dilakukan para calon kepala daerah meningkat menjelang Pilkada 2018. Kondisi ini nampak dari banyaknya calon kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan atau OTT KPK dalam beberapa pekan terakhir. 

KPK Tangkap Wali Kota Bandung Yana Mulyana Terkait Kasus Suap

"Ada beberapa yang sekarang running di pilkada itu terindikasi sangat kuat, mereka melakukan korupsi," kata Agus saat mengisi materi Rakernis Polri di kawasan Ancol, Jakarta , Selasa 6 Maret 2018. "Ada 90 persen dari beberapa peserta ya, bukan dari semua peserta pilkada," ujarnya.

Selain itu, Agus mengungkapkan bahwa beberapa daerah jelas rawan korupsi yang memang akan mengadakan pilkada tahun ini. "Di Jawa dan Sumatera, sebagian di Kalimantan," ungkapnya. 

KPK: Bupati Kapuas dan Istrinya Selaku Anggota DPR Fraksi Nasdem Masih Diperiksa

Oleh karena itu, KPK akan bergerak cepat untuk mengumumkan status tersangka para calon kepala daerah yang ikut pilkada. "Supaya masyarakat ada informasi, supaya ini (kandidat) tidak usah dipilih. Nanti akan kami bicarakan," ujarnya.

Hal tersebut, kata dia, menjadi penting agar masyarakat tidak kecewa dalam memilih figur kepala daerahnya. Sebab, meski telah ditetapkan sebagai tersangka, status calon kepala daerah tetap berjalan dan masih bisa menang pilkada hingga dilantik sebagai kepala daerah. Diketahui bahwa kepala daerah baru ditahan jika status hukumnya sudah inkrah.  

Tito Minta Kepala Daerah Jangan Diproses Hukum, Polri: Semua Mengacu pada Aturan

Calon kepala daerah yang terjerat OTT KPK beberapa pekan terakhir yakni Bupati Jombang Nyono Suharli, Bupati Ngada Marianus Sae yang maju sebagai calon gubernur NTT, Plt Bupati Subang Imas Aryumningsih, dan Bupati Lampung Tengah Mustafa yang mencalonkan diri sebagai gubernur Lampung.

Ada juga calon gubernur Sulawesi Tenggara, Asrun yang ditangkap bersama putranya yaitu Wali Kota Kendari, Adriatma Dwi Putra.

Gedung KPK (Foto Ilustrasi)

KPK Sita Aset Ricky Ham Pagawak, Nominalnya Fantastis

KPK menyita aset Bupati nonaktif Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak (RHP) terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

img_title
VIVA.co.id
14 Mei 2023