- ANTARA FOTO/M Agung Rajasa
VIVA – Presiden ke-5 Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri menyampaikan pesan dalam peringatan Hari Perempuan Internasional. Menurut dia, peringatan ini merupakan peringatan atas pengakuan hak politik bagi kaum perempuan di dunia.
Meski sudah diperingati, Mega mengakui tidak mudah untuk mengaplikasikan gagasan tersebut.
Sebagai Ketua Umum PDIP, ia mengakui cukup sulit memenuhi undang-undang yang memerintahkan 30 persen keterwakilan perempuan dalam struktur partai dan calon anggota DPR dari tingkat pusat hingga daerah.
"Memang maksud dan tujuan beri kuota 30 persen sangat baik, tapi kenyataan sangat sulit untuk mencari kaum wanita yang mau terjun dalam politik. Dan alasannya sungguh memprihatinkan," kata Mega usai mendapat gelar Doktor Honoris Causa di kampus IPDN, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Kamis 8 Maret 2018.
Mega mengungkapkan, selama memimpin partai berlambang kepala banteng ini, sebenarnya banyak wanita yang ingin masuk dunia politik. Di awal karier para wanita itu sangat serius dan bersemangat di dunia politik.
"Di tengah jalan mereka datang ke saya. Katakan dengan penuh maaf Bu saya harus undurkan diri. Saya tanya kenapa, karier politik mu bagus. Mereka bilang harus pilih karier politik atau suaminya. Saya tidak bisa kasih masukan karena sudah masuk ranah keluarga," ujarnya menambahkan.
Mega menjelaskan, gagasan terkait partisipasi perempuan dalam politik pemerintahan telah disampaikan oleh proklamator, Soekarno sebelum tanggal 8 Maret ditetapkan sebagai Hari Perempuan Internasional.
Gagasan Bung Karno tersebut disampaikan dalam sebuah tulisan berjudul 'Kongres Kaum Ibu' tahun 1928. Dalam tulisanya Presiden pertama Republik Indonesia ini menjelaskan bahwa persoalan emansipasi perempuan tidak hanya sebatas persoalan persamaan hak dan derajat antara kaum laki-laki dan perempuan.
"Artinya, keterlibatan dan kesadaran dari kaum perempuan untuk bersama kaum laki-laki mewujudkan bangsa Indonesia yang merdeka. Gagasan Bung Karno tersebut menjadi landasan bagi saya dalam berpolitik. Politik tidak boleh diskriminatif. Politik harus membuka ruang dan akses partisipasi seluruh rakyat.” (mus)
