- VIVA / Bayu Nugraha
VIVA – Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan, Jasa Marga dan Polri melakukan kebijakan terkait dengan kemacetan yang terjadi di tol Jakarta Cikampek khususnya ruas tol Bekasi Timur dan Barat.
Kebijakan tersebut terdiri dari tiga hal. Mulai dari pembatasan kendaraan melalui ganjil genap, pembatasan angkutan barang golongan 3, 4 dan 5 serta menyediakan angkutan umum alternatif. Guna memikirkan tiga kebijakan untuk mengurangi kepadatan di ruas Tol Bekasi, Polri dan stakeholder lainnya telah memikirkan sejak tujuh bulan lalu.
"Kami berpikir keras selama 7 bulan dan rapat berapa kali mulai Agustus 2017 sehingga tiga paket ini muaranya," kata Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Irjen Pol Royke Lumowa.
Ketiga kebijakan tersebut diterapkan berawal dari kepadatan di ruas Tol Bekasi Timur dan Barat yang sudah cukup parah. Ditambah lagi dengan proyek pembangunan LRT, MRT dan elevated tol di kawasan tersebut.
"Ini keseharian tanpa pembangunan LRT, MRT dan elevated tol memang sudah padat tol Japek," kata Royke di gerbang Tol Bekasi Barat, Jawa Barat, Senin 12 Maret 2018.
Menurut Royke, Tol Jakarta Cikampek adalah napas dari tol sekitar Jabodetabek. Sekali saja ruas Tol Jakarta Cikampek mengalami kemacetan maka akan berimbas ke ruas tol lainnya seperti Tol Jagorawi, Cikunir, Dalam Kota dan Lingkar Luar.
Apalagi, kata Royke, saat ini pemerintah sedang melakukan pembangunan LRT, MRT, elevated tol dan kereta cepat Jakarta-Bandung yang membuat kapasitas jalan semakin menyempit.
"Sebagian menyebut cara ganjil genap konvensional. Boleh Anda katakan seperti itu dan boleh saya jawab tidak. Pemerintah justru melakukan langkah modern pembangunan seperti LRT, MRT. Dampaknya memang kemacetan. Sebelum ada pembangunan saja cukup jenuh ditambah pembangunan itu sehingga makin meningkat," katanya. (one)
