Ada 9 Ton Jeruk Impor Ilegal dari China Ditemukan di Belawan

Petugas gabungan perlihatkan jeruk Mandarin impor dari China.
Sumber :

VIVA – Jeruk Mandarin asal China, sebanyak 9,1 ton gagal beredar di Indonesia, setelah disita petugas gabungan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai, atau Kanwil DJBC Sumatera Utara bersama Kementerian Perdagangan.

Rahasia Keberuntungan Imlek: Mengapa Jeruk Mandarin Istimewa?

Menurut Kepala Kantor DJBC Belawan, Haryo Limanseto, jeruk sebanyak itu disita karena diimpor secara ilegal, alias tidak disertai dokumen resmi produk impor hortikultura.

"Ini menerapkan kami untuk melakukan sinergitas. Ada tujuh kontainer yang diamankan dengan total 9,1 ton," kata Haryo kepada wartawan di gudang penyimpanan di pergudangan Diski Centre Jalan Medan-Binjai KM 15,7 Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Selasa 13 Maret 2018.

Selain Vaksin, RI Banyak Impor Jeruk Mandarin dari China Maret 2021

Haryo mengatakan sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan No28 tahun 2018, penanganannya berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan, sudah melakukan pemeriksaan terhadap pemilik barang dari PT Suci Abadi Terang.

"Sehingga, importirnya kami kenakan denda. Adanya peraturan ini juga untuk menekan biaya dweeling time. Jadi, pemilik tidak menunggu lama untuk mengambil barangnya," ujar Haryo.

Tak Mampu Bersaing Harga, Jeruk Lokal Membusuk Lawan Jeruk Impor

Petugas gabungan perlihatkan jeruk Mandarin impor dari China.

Sementara itu, Direktur Tertib Niaga Kementerian Perdagangan, Veri Anggrijono jelaskan di dalam dokumen impor dilakukan perusahan tersebut, adalah apel. Namun, juga ditemukan jeruk.

Veri mengatakan, untuk impor jeruk Pemerintah Indonesia hanya memberikan izin kepada Pakistan saja. "Permendag No28 itu sebenarnya memberikan kemudahan pada pengusaha. Tapi kenyataannya, pengusaha malah menyalahgunakan kemudahan itu," ujar Veri.

Veri mengatakan, akan mendalami daerah distribusi jeruk tersebut. Karena, masuk melalui Kota Medan. Termasuk, melakukan pemeriksaan terhadap pihak terlibat. "Semua keluar dari Pelabuhan kita lakukan pengawasan. Sama-sama pemerintah bersinergi melakukan tindakan kepada pelaku-pelaku usaha," katanya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya