- ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
VIVA – Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan bahwa pihaknya tak miliki kepentingan dalam pilkada serentak 2018 ketika menjerat dua calon Wali Kota Malang, yakni Mochammad Anton dan Ya'qud Ananda Budban, sebagai tersangka suap pembahasan APBD Perubahan tahun 2015.
Anton merupakan petahana Wali Kota Malang 2013-2018. Kemudian Ya'qud merupakan anggota DPRD Kota Malang 2014-2019.
"Tidak ada sedikit pun kepentingan dari KPK, apakah yang bersangkutan akan mengikuti hal-hal yang lain, misalnya pilkada, tidak ada sama sekali," kata Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan di kantornya, Jakarta, Rabu, 21 Maret 2018.
Basaria mengatakan, dalam setiap menetapkan seseorang sebagai tersangka pihaknya selalu berdasarkan pada dua bukti permulaan yang cukup. Dia menegaskan tidak ada pemikiran lainnya dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka tanpa adanya bukti permulaan.
"Saya pastikan untuk penetapan tersangka sudah barang tentu tidak ada pemikiran lain, hanya satu persyaratannya yaitu ditemukannya alat bukti," kata Basaria.
Basaria menambahkan, penyelidikan kasus dugaan suap pembahasan APBD-P Pemerintah Kota Malang 2015 itu sudah berjalan sejak Agustus 2017. Oleh karena itu, kata dia, perkara suap ini bukan baru dilakukan jelang pilwalkot.
"Kami tahu kasus ini sudah lama, bukan baru ini saja, (sejak) bulan Agustus 2017 lalu. Penetapan tersangka ini adalah dari hasil sidang, kemudian dari bukti-bukti yang baru penemuan, sehingga dua alat bukti diterima dan ditetapkan tadi," kata Basaria.
Anton diketahui maju dalam pemilihan Wali Kota Malang 2018-2023 berpasangan dengan Syamsul Mahmud. Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang itu diusung PKB, PKS, dan Gerindra.
Sementara Ananda berlaga dalam pemilihan orang nomor satu di Malang bersama Ahmad Wanedi. Pasangan Ananda-Ahmad diusung PDIP, PAN, Hanura, PPP, dan Nasdem. (ase)
