Aksi Mantan Pegawai Prabowo di Depan DPR Tuntut Gaji Dibayar

Mantan karyawan Prabowo beraksi di depan gedung DPR, Rabu, 21 Maret 2018.
Sumber :
  • VIVA.co.id/Istimewa

VIVA – Sejumlah pekerja yang mengaku dari Serikat Pekerja Kertas Nusantara (SKPN) melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, 21 Maret 2018. Aksi ini masih bertahan hari ini dan sudah dilakukan sejak Rabu pekan lalu.

Viral Curhatan Anak di Akhir Hayat Ayahnya Rela Nahan Sakit Demi Bisa Coblos Prabowo Subianto

Ketua SKPN, Indra Alam, mengatakan aksi ini untuk menuntut adanya pemenuhan hak karyawan PT Kertas Nusantara yang belum dibayar sejak 2014. Ia meminta agar Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto bisa merespons soal tuntutan hak-hak yang belum terpenuhi.

"Tujuan kami ke Jakarta, kami ingin Pak Prabowo Subianto selaku pemilik Kertas Nusantara untuk menuntaskan hak-hak yang ada di PT Kertas Nusantara, karena kami anggap beliau adalah pemiliknya," kata Indra di depan gedung DPR, Jakarta.

Kontroversi Cuitan Fedi Nuril soal Prabowo dari Penculik hingga Pelayan

Indra berharap, dengan kehadiran mereka di Jakarta bisa membantu memberikan solusi terbaik terhadap sebagian hak karyawan. Ia memilih ke DPR ketimbang mendatangi rumah Prabowo, karena menganggap DPR sebagai wakil rakyat bisa membantu menyelesaikan masalah mereka.

"Lewat DPR mudah-mudahan orang-orang Pak Prabowo, terutama Gerindra, bisa tersentuh, terbuka mata hatinya. Di perusahaan beliau terjadi masalah pelanggaran buruh," kata Indra.

Momen Guru Besar UGM Minta Maaf, Adiknya Rela Tak Lanjut SMA Demi Lanjutkan Kuliahnya

Kemudian, ia menceritakan sejak 2014 atau 4 tahun lalu hingga sekarang gajinya tak dibayar, termasuk uang pesangon akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Masalah gaji dan uang pesangon PHK jadi tuntutan karyawan.

"Kurang lebih ada beberapa bulan pembayaran yang dicicil, tapi terlambat sampai terakhir 2014," kata Indra.

Ada harapan agar aksi unjuk rasa yang dilakukan bersama teman-temannya ini direspons Komisi IX DPR yang membidangi masalah ketenagakerjaan. Ia ingin Komisi IX bisa memediasi dengan menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan pihak PT Kertas Nusantara.

"Semoga ini bisa diselesaikan karena tak ada kejelasan dari kami," tuturnya. (ase)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya