- VIVA/Muhamad Solihin
VIVA – Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto mengaku memahami situasi kebatinan terdakwa korupsi KTP elektronik Setya Novanto saat menyebut, Puan Maharani dan Pramono Anung ikut menikmati dana korupsi e-KTP.
"Apa yang disampaikan bapak Novanto, itu kan sudah dibantah oleh bapak Made Oke," kata Hasto di DPP PPP, Jakarta, Senin 26 Maret 2018.
Dengan adanya bantahan perantara suap korupsi e-KTP, Made Oka Masagung di persidangan Tipikor, menunjukkan tuduhan Novanto tidak berdasar dan hanya sebagai pembelaan atas kepanikan yang membabi buta.
"Ini tentu saja mengurangi bobot kebenaran yang disampaikan pak Novanto. Itu adalah sebuah kepura-puraan yang selama ini pura-pura sakit, pura-pura nabrak tiang listrik, dan sebagainya," ujarnya.
Hasto menambahkan dalam konteks seperti ini PDIP meyakini bahwa pengadilan itulah yang harus taat pada mekanisme hukum. Penegakan hukum harus didasari dengan bukti material yang kuat.
Hasto menegaskan PDIP memberikan dukung kepada KPK dalam upaya upaya pemberantasan korupsi. Termasuk dalam pengetasan kasus e-KTP.
"Kebenaran harus menjadi esensi utama dalan penegakan hukum yang bersendikan rasa keadilan. Rasa keadilan ini beyond the law," katanya.
Yasonna Dorong Forum Pengembalian Aset Korupsi Century dan e-KTP di Forum AALCO
Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly mengatakan, Indonesia punya pengalaman pengembalian aset hasil pidana korupsi dari luar negeri.
