- VIVA/Robbi Syai'an
VIVA – Usai bertemu Kepala Staf Presiden, Moeldoko, Aliansi Nasional Driver Online (Aliando) tetap menuntut beberapa hal. Bahkan kalau tuntutan tidak dipenuhi, mereka mengancam menutup jalan-jalan di seluruh kota di Indonesia.
Ari Baja dari perwakilan Aliando di Kantor Staf Kepresidenan mengatakan, ada tiga tuntutan mereka.
Pertama, tetap menolak Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 108 tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, yang mulai berlaku sejak 1 November 2017.
Kedua, Negara mewajibkan aplikator menjadi perusahaan taksi online. Ketiga, negara melindungi status hukum pengemudi online, kemandirian, dan jaminan kesejahteraan pengemudi online.
"Jika sampai 1 April (2018) belum ada keputusan dari pemerintah, maka kami akan menggelar aksi penutupan jalan di seluruh kota dan provinsi di Indonesia untuk melawan Permenhub 108," kata Ari, Selasa, 27 Maret 2018.
Pihaknya tetap menuntut agar Permenhub 108 itu dicabut. Tuntutan itu, menjadi harga mati dari Aliando. Aksi tutup jalan di seluruh kota tidak akan dihentikan, sebelum peraturan tersebut dibatalkan atau dicabut.
"Kenapa? Dengan Permenhub 108 mencabut kemandirian driver online dengan memaksa kami ke badan hukum, koperasi. Ini sama saja sedang menghalalkan tengkulak, rente, dan outsourcing," katanya.
Pihaknya juga curiga, Permenhub itu sengaja diterbitkan karena ada kekuatan pemodal di baliknya. "Kami percaya motif di balik ini adalah kekuatan modal yang sangat besar," katanya. (one)
