Jokowi Disarankan Minta Maaf ke Rusia Soal Ucapan Tsamara

Tsamara Amany di acara ILC.
Sumber :
  • Twitter

VIVA – Langkah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengkritik kepemimpinan Presiden Rusia Vladimir Putin dinilai berlebihan dan dianggap dapat mengganggu hubungan diplomatik kedua negara.

Charlie Wijaya Bukan Kader PSI? Ini Penjelasan Tsamara Amany

Direktur Lembaga Survei dan Polling Indonesia (SPIN), Igor Dirgantara menyatakan, ucapan politisi PSI Tsamara Amany Alatas tidak tepat apalagi posisinya sebagai partai pengusung Jokowi di Pemilu 2019.

"Hubungan baik yang terjalin selama ini, antara Indonesia dan Rusia jangan sampai terganggu oleh elit politik yang tidak memahami pentingnya hubungan bilateral," kata Igor melalui pesan singkat, Senin 9 April 2018.

MK Tolak Gugatan Faldo dan Tsamara soal Batas Syarat Usia Maju Pilkada

Akibat dari pernyataan Tsamara, diketahui salah satu media Rusia, Rusia Beyond The Headlines (RBTH) sempat mengonfirmasi perihal sistem demokrasi di negaranya.

Ia pun mengimbau, pemerintah perlu meminta maaf agar hubungan yang selama ini terjalin dengan baik berimbas pada kerja sama di bidang ekonomi dan pertahanan. Setidaknya, lawatan Putin dalam waktu dekat ke Tanah Air bisa menjadi momentum mengklarifikasi ucapan Tsamara.

Profil Ismail Fajrie, Profesor di New York yang Nikahi Tsamara Amany

"Sebaiknya Presiden Jokowi melakukan inisiatif, dan mengambil langkah elegan dengan menyampaikan permintaan maaf kepada Presiden Putin dan pemerintah Rusia," ujarnya.

Sebelumnya Wakil Sekretaris Jenderal partai Gerindra, Sudaryono, menyatakan kritik Tsamara terhadap Rusia dan kepemimpinan Presiden Rusia Vladimir Putin bisa merusak hubungan antara Indonesia dengan Rusia.

Hal itu bermula saat Tsamara menanggapi ucapan Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang juga politisi Partai Gerindra, menyatakan Indonesia membutuhkan pemimpin seperti Putin.

Putin disebutkan oleh Fadli, sebagai pemimpin yang berani, visioner dan tidak planga - plongo.

"Pernyataan politikus pendukung Jokowi yang tidak akurat, tidak disertai data, bahkan cenderung fitnah itu tidak baik dan merugikan bangsa," kata Sudaryono di Jakarta, Minggu, 8 April 2018. (mus)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya