- VIVA.co.id/Lilis Khalis
VIVA – Sistem Pilkada langsung dinilai cukup diperbaiki ketimbang harus memilih kembali ke Pilkada lewat DPRD. Alasan biaya tinggi dengan pilkada langsung bisa diatur dengan regulasi baru tanpa mengganti sistemnya.
"Kalau soal biaya tinggi kan banyak item yang bisa dihilangkan atau dikurangi bukan menghilangkan sistemnya," kata Ketua Komisi II DPR, Zainudin Amali di gedung DPR, Jakarta, Rabu 11 April 2018.
Menurut dia, tak ada jaminan pilkada lewat DPRD menghilanglan politik uang atau money politic. Ia melihat, memang perlu ada pembenahan yang salah satunya dimulai dari partai politik.
"Bagaimana memilih dan menghasilkan calon yang benar-benar punya kemampuan memimpin, punya karakter kerakyatan dan dia punya konsistensi menjalankan program terus tidak tergoda untuk melanggar hukum," ujarnya menambahkan.
Amali menegaskan, pemilihan langsung akan menghasilkan pemimpin yang punya kualitas. Ia mencontohkan, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dan Bupati Trenggalek non aktif Emil Dardak yang dianggap memiliki inovasi serta kemampuan menjadi pemimpin untuk mengangkat daerahnya.
"Pak Jokowi dari Solo kemudian beliau ke Jakarta. Jadi bukan soal sistem pilkadanya yang salah. Ayo kita duduk kita cari apanya. Terlalu mahal? Mana unsur biaya yang harus dikurangi?" tutur Amali.
Ia mengingatkan, pilkada langsung bisa menjamin pelaksanaan demokrasi. Namun, tentunya sistem ini juga harus didukung dari semua pihak.
"Sehingga itu terbuka saja tetapi seleksi awal dari parpol itu harus benar-benar dilakukan sebagaimana kebutuhan. jadi bukan karena dia bayar mahar dan lain sebagainya," lanjut Amali.
Menurutnya, pertahanan awal ada di parpol. Kemudian, rakyat akan memilih secara langsung. Kalau ini sudah berjalan dengan baik keyakinannya tentang pemilihan langsung akan lebih baik dari pemilihan DPRD.
"Kalau kepala daerah seleksinya adalah dia orang baik, punya kemampuan, tidak ada potensi pelanggaran hukum, dan rakyatnya mau tanpa dia harus bayar mahar atau lain sebagainya." (mus)
