- VIVA.co.id/Nur Faishal
VIVA – Sejumlah calon kepala daerah terutama petahana diciduk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Biaya politik yang mahal dalam sistem pemilu di Tanah Air tak sepadan dengan pendapatan para kandidat menjadi pemicu utama korupsi.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Basaria Pandjaitan, menyebut biaya yang dibutuhkan calon kepala daerah dalam kompetisi politik rata-rata Rp20 miliar sampai Rp30 miliar. Sementara, kekayaan para calon kebanyakan jauh di bawah angka itu. Hal ini yang menjadi potensi korupsi terbuka terutama calon petahana.
Menurut Basaria, angka sampai Rp30 miliar itu untuk tingkat kabupaten/kota. Untuk tingkat pemilihan gubernur, kata dia, bisa mencapai ratusan miliar rupiah.
"Sementara kekayaan calon rata-rata tujuh sampai sembilan miliar," katanya dalam pembekalan 58 pasangan calon Pilkada Jatim serentak di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jawa Timur, pada Kamis, 12 April 2018.
Kemudian, dalam beberapa kasus, ia mengungkapkan untuk memperoleh biaya pencalonan itu, para calon biasanya melakukan tindak pidana korupsi dengan modus pemberian janji fee proyek 10-15 persen.
"Hasil analisa kami, ternyata para calon kepala daerah banyak masuk ranah tindak pidana korupsi," ujarnya.
Terkait hal itu, KPK bersama Kemendagri, Kejaksaan, dan Polri perlu membekali para calon kepala daerah sebagai langkah pencegahan praktik korupsi.
"Jabatan kepala daerah rentan korupsi, maka KPK bertugas mencegah sebelum kejahatan itu terjadi," ujar Basaria.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN calon kepala daerah perlu disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.
"Biar masyarakat tahu, ada kejanggalan atau tidak. Yang penting harus jujur," ujarnya.
