- ANTARA FOTO/Reno Esnir
VIVA – Facebook Indonesia memenuhi undangan Kepolisian untuk mengklarifikasi masalah kebocoran data pengguna di Indonesia. Selain membahas data yang bocor, Polisi akan membahas sikap Facebook yang dinilai kurang kooperatif dalam beberapa kasus.
Selain soal data, penggunaan Facebook untuk menyebarluaskan konten-konten radikal pun menjadi perhatian Kepolisian.
"Kami punya data dan selama ini Facebook juga kurang bekerja sama. Kalau kita minta untuk kerja sama dengan Facebook, lama," kata Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Polisi Setyo Wasisto di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu 18 April 2018.
Setyo menerangkan, sikap tak kooperarif Facebook antara lain lambatnya merespons permintaan Polri menindak akun-akun radikal membuat konten radikal tersebar luas.
"Sementara kontennya sudah menyebar luas ke mana-mana. Itu salah satu yang perlu kita bicarakan dengan Facebook juga," kata Setyo.
Padahal, kata Setyo, Facebook mendapat banyak keuntungan materiil dari penggunanya di Indonesia. Menurutnya, sudah sepatutnya Facebook menghargai dan memahami adat istiadat yang berlaku di Indonesia.
"Itu yang harus dipahami. Karena dia dapat keuntungan banyak di Indonesia. Jadi dia tidak boleh menafikan itu," kata Setyo.
Ilustrasi Facebook data center
Selain itu, jenderal bintang dua ini mencontohkan lambatnya respons Facebook saat Divisi Humas Polri meminta Facebook mengambil alih (take down) akun yang mencatut nama Polri.
"Itu kita minta di-take down saja, tiga hari kemudian baru turun. Maka itu susah sekali (meminta Facebook kerja sama, red)," kata Setyo.
Selama ini, Facebook menggunakan parameter di Amerika Serikat. Jika menurut aturan di sana tidak melanggar aturan maka akan dibiarkan oleh pihak Facebook.
