- ANTARA FOTO/M Agung Rajasa
VIVA – Menteri Sosial Idrus Marham mengatakan, untuk mengatasi permalasalahan prostitusi tidak hanya sebatas mengatasi Pekerja Seks Komersial (PSK) saja. Tetapi harus ditangani juga muncikari dan oknum lainnya yang berperan serta dalam jalannya prostitusi.
"Yang perlu didiskusikan bagaimana caranya ini bisa diatasi? Bagaimana bisa tutup lokalisasi? Bagaimana atasi mereka supaya tidak pindah tempat. Ini harus (diatasi) sampai tuntas," kata Idrus di The Media Hotel & Tower, Kamis 19 April 2018.
Idrus meyakini, prostitusi yang ada saat ini sudah sangat terorganisir dan harus dituntaskan sampai dengan ke akarnya. Seluruh muncikari, rumah bordil dan tempat-tempat lainnya yang melakukan praktik prostitusi harus dapat ditindak.
"Jangan ada mutasi PSK dari dolly, dari Jayapura. Berarti kan ada yang koordinir kan. Nah Ini harus tuntas. Tidak mungkin (PSK) dari Nunukan tiba-tiba ada di mana. padahal PSK-nya itu-itu juga. Ada muncikari juga dan itu harus tuntas," ujarnya.
Menurut Idrus, dalam mewujudkan Indonesia yang bebas praktik prostitusi, tidak bisa dilakukan oleh Kementerian Sosial saja. Tetapi dibutuhkan kerjasama dari kementerian lain seperti Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Bahkan, diperlukan juga kesadaran dari para pelaku yang terlibat dalam praktik prostitusi. Baik itu muncikari, PSK ataupun pemilik usaha prostitusi.
Meskipun, menurut Idrus, bukan hal yang mudah untuk mengajak pemilik usaha prostitusi untuk menutup bisnisnya.
“Tentu tidak bisa semua begitu, karena ini juga menyangkut kehidupan, sumber hidupnya disitu, banyak yang dihidupi disitu. bukan hanya yang punya lokalisasi tapi ada kegiatan ekonomi yang berputar," ujarnya.
