- REUTERS/Darren Whiteside
VIVA – Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Konstruksi dan Jasa Lain dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Gatot Trihargo, mengingatkan bahwa ancaman mogok kerja pilot dan karyawan Garuda Indonesia akan memperburuk kondisi perusahaan itu sebagai maskapai milik pemerintah.
"Persaingan bisnis dalam maskapai itu sangat ketat dan margin keuntungan sangat kecil. Kalau mogok maka maskapai lain akan tepuk tangan," kata Gatot di Bantul, Yogyakarta, Sabtu 5 Mei 2018.
Menurutnya Kementerian BUMN sebagai pemegang saham tertinggi tentunya tetap berupaya menyelesaikan permasalahan yang sedang dialami Garuda yang kini merugi. Salah satunya melakukan evaluasi rute-rute yang terus merugi, seperti penerbangan Jakarta-London yang akan diganti dengan rute-rute yang cukup gemuk.
"Ibu Menteri [Rini Soemarno] satu tahun yang lalu sudah meminta untuk dilakukan evaluasi terhadap rute-rute penerbangan yang justru merugikan garuda sendiri," ujarnya.
Seperti diketahui, ancaman mogok para pilot yang tergabung dalam Asosiasi Pilot Garuda (APG) dan Serikat Karyawan Garuda (Sekarga) dipicu permasalahan internal perusahaan.
"Kegagalan dalam perubahan sistem penjadwalan kru menyebabkan sejumlah pembatalan dan penundaan penerbangan," kata Ketua Umum Sekarga, Ahmad Irfan Nasution.
Mereka juga permasalahkan sistem dan keuangan di Garuda, yang dipicu gemuknya direksi. Menurutnya pada 2015, direksi perusahaan penerbangan pelat merah tersebut berjumlah tujuh orang, 2016 berjumlah delapan orang dan 2017 berjumlah sembilan orang.
Penambahan direksi tidak efisien dan akhirnya membebani keuangan perusahaan. Penambahan direksi dianggap tidak sesuai dengan kondisi perusahaan, bahkan direksi sering kali dari luar Garuda sehingga kurang memahami perusahaan. (ren)
