VIVA – Partai Gerindra menyesalkan kehadiran para polisi Brimob bersenjata laras panjang di kantor Gerindra Kota Semarang, Jawa Tengah. Keberadaan aparat Brimob itu dianggap tak memiliki tujuan yang jelas dan terkesan mengintimidasi
"Karena para pengurus dan kader Gerindra Kota Semarang sudah merasa terintimidasi," kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra, Nizar Zahro lewat keterangan tertulisnya pada Minggu, 6 Mei 2018.
Kehadiran Brimob di kantor Gerindra Semarang, menurut Nizar, terkesan tidak sesuai prosedur. Jika ada pelanggaran hukum, seharusnya ada prosedur surat-menyurat sebagaimana diatur dalam undang-undang.
Kalau pun ada sesuatu yang dianggap dicurigai dalam aktivitas di kantor Gerindra Semarang, mestinya cukup diawasi lewat personel intelijen yang menyamar. Andai ada dugaan pelanggaran hukum, sudah jelas aturannya, misal, polisi dapat memanggil untuk memeriksa orang-orang yang bertanggung jawab.
Pengerahan Brimob bersenjata lengkap, katanya, dikhawatirkan menjadi preseden buruk di masa depan. Dia meminta Polri bertindak netral, independen, profesional dan proporsional, terutama berkaitan dengan momentum penyelenggaraan pilkada tahun 2018.
"Kasus Semarang harus diusut tuntas agar tahun politik tidak ternoda oleh ulah oknum Kepolisian," kata Nizar.
Polisi telah mengklarifikasi seputar keberadaan aparat Brimob di kantor Gerindra Semarang itu yang sebetulnya hanya kegiatan patroli menjelang pemungutan suara Pilkada Jawa Tengah.
Menurut Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jawa Tengah, Komisaris Besar Polisi Agus Triatmaja, pengamanan dan patroli semacam itu tak hanya diberlakukan di kantor Gerindra Semarang, melainkan juga di kantor KPU, Bawaslu, dan kantor-kantor partai politik lain.
"Konfirmasi dari Brimob, anggota tersebut melaksanakan patroli karena saat ini sedang dalam situasi pilkada. Konteks (pengamanan) di tempat-tempat yang dianggap berkaitan dengan kegiatan pilkada," ujar Agus. (mus)
