- ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
VIVA – Wakil Ketua DPR Fadli Zon menanggapi Presiden Joko Widodo yang mengangkat empat orang tambahan untuk menjadi staf khusus. Ia pun mengkritik lembaga kepresidenan yang sudah terlalu banyak.
"Ada setneg, ada seskab, ada kepala staf kepresidenan, itu sebenarnya nomenklaturnya berlebih," kata Fadli di gedung DPR, Jakarta, Rabu, 16 Mei 2018.
Ia juga meminta Kantor Staf Presiden (KSP) seharusnya dibubarkan. Sebab dalam UU Kementerian Negara, tak ada nomenklatur KSP.
"Itu harusnya dibubarkan, itu enggak ada di dalam nomenklatur, itu membuat satu anggaran baru. Dan di situ lebih banyak yang saya dengar urusannya, urusan kepentingan menampung orang-orang yang menjadi relawan. Jadi itu bisa kategorinya abuse of power," kata Fadli.
Menurutnya, cukup dengan Sesneg dan Seskab saja. Lalu Sesneg seharusnya menjadi pilar yang paling penting.
"Apa lagi ditambah ini, ini kan saya kira urusannya untuk tahun-tahun politik nanti kerja buat negara atau kerja untuk calon presiden? Ya bubarin saja itu KSP," kata Fadli.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengangkat empat orang tambahan untuk menjadi staf khusus. Empat staf khusus itu akan bekerja membantunya di bidang komunikasi, agama dalam negeri, ekonomi, dan agama khusus luar negeri.
"Betul, ada empat penambahan stafsus sesuai keperluan melihat begitu banyaknya persoalan. Harapannya staf khusus bisa membantu presiden, karena yang dipilih secara operasional membantu di lapangan," kata Pramono Anung, di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 15 Mei 2018. (ase)
Alasan Istana Tak Mau Segera Ubah Status Pandemi Jadi Endemi
Pemerintah akan melihat data science dan kalkulasi matang untuk mengambil keputusan status pandemi menjadi endemi.
