- ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
VIVA - Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Din Syamsuddin mengakui pendekatan di dalam pemberantasan korupsi adalah melalui penegakan hukum. Tapi, dia mengingatkan, selain itu masih ada satu lagi yaitu, kultural.
"Ini memang tanggung jawab ormas-ormas Islam," kata Din dalam acara Indonesia Lawyers Clubs, Selasa, 15 Mei 2018, lalu.
Din mengungkapkan ormas Islam sendiri, atas nama MUI, sejak tahun 2003 meminta data kepada Mabes Polri. Tapi tidak pernah diberikan.
"Kalau ada data, 100, 200 orang, yang pulang dari Syiria, kalau diberitahu ormas Islam kan bisa memantau. Dulu ada 1.000, saya sampaikan ke Mabes Polri untuk kita kumpulkan. Bisa enggak ada satu pendekatan, kami enggak usah dikejar-kejar, cara Indonesiawi. Proyek itu tidak berjalan karena kami tidak memegang data itu," ujar Din.
Din mengatakan permintaan MUI kepada polisi adalah jangan kaitkan aksi terorisme dengan Islam. Misalnya menggunakan istilah kelompok penjahat atau pengacau keamanan.
"Begitu menggunakan nama Islam, yang mereka memang sengaja. Mohon maaf banyak menyinggung umat Islam yang sesungguhnya tidak dalam lingkaran pemahaman radikal. Banyak yang sebenarnya teroris (dari kelompok lain) aksi-aksinya tapi tidak dinyatakan sebagai teroris," ujar mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah tersebut.
Din menambahkan pengaitan antara Islam dan terorisme merupakan kesalahan fatal Presiden AS, George W Bush, dahulu. Dia menyampaikan Bush melakukan atribusi pada Islam, generalisasi, stigmatisasi, terutama pers anti-Islam setiap muncul aksi terorisme. (ase)
Bantu Perangi Terorisme di Afrika, Adakah Niat Terselubung Amerika?
Pemberontakan yang berulang di Nigeria Utara merupakan hasil dari lingkungan politik Nigeria.
