Kemenag Rilis 200 Mubalig, PKS: Itu Kewenangan MUI

VIVA – Partai Keadilan Sejahtera menolak kebijakan Kementerian Agama yang merilis daftar 200 nama mubalig atau penceramah yang direkomendasikan untuk kegiatan keagamaan masyarakat.

Menurut Ketua Dewan Pimpinan Pusat PKS, Mardani Ali Sera, sebaiknya urusan semacam itu menjadi ranah Majelis Ulama Indonesia atau MUI, bukan Kementerian Agama atau lembaga pemerintah lain.

"Usul saya, pemerintah enggak perlu masuk ke situ, deh. Kalau dikeluarkan bukan oleh MUI, menurut saya, itu keluar dari tupoksi (tugas pokok dan fungsi); MUI saja cukup," kata Mardani usai berbicara dalam sebuah forum diskusi di Jakarta pada Sabtu, 19 Mei 2018.

Anggota Komisi II DPR RI berpendapat, kewenangan menilai kualitas ulama atau mubalig sebenarnya ada pada MUI. Maka sebaiknya dipercayakan saja kepada lembaga yang diketuai Ma’ruf Amin itu.

Lagi pula, menurutnya, Ma’ruf Amin relatif dekat secara personal dengan Presiden Joko Widodo, sehingga sedikit atau banyak dapat menjadi legitimasi bagi MUI. Selain itu, kesalehan dan kapasitas keilmuan Ma’ruf Amin pun sudah diakui publik.

"Kalau itu Pak Ma’ruf Amin yang bicara, kalau itu keluar dari Pak Maruf Amin—dua ratus ulama yang direkomendasi MUI, itu bagus. Yang lain kan tinggal (meminta saran) ke MUI lagi," katanya.

Ia mengingatkan, pemerintah jangan membatasi rekomendasi 200 ulama saja, apalagi kalau tanpa parameter yang jelas. Sebab, dengan mengeluarkan daftar begitu saja justru akan memancing reaksi yang merugikan pemerintah.

Pemerintah, katanya, juga tidak boleh semena-mena mengatur para ulama dan kegiatan keagamaan apapun. Sebab itu memang diatur dalam konstitusi. Boleh saja dirilis 200 ulama yang direkomendasikan untuk masyarakat, tetapi jangan dibatasi untuk yang lain, apalagi kalau memang memiliki kualifikasi setara, atau bahkan lebih dari itu.

Kalau sampai dibatas-batasi pada 200 mubalig pilihan pemerintah dan kemudian ada yang selain mereka, kata Mardani, “bisa membuat kita semakin terpisah, makin terbelah. Ini menimbulkan lahan subur bagi terorisme.” Baca: Kemenag Rilis 200 Mubalig, Tak Ada Ustaz Abdul Somad

Halaman Selanjutnya

Pemerintah, katanya, juga tidak boleh semena-mena mengatur para ulama dan kegiatan keagamaan apapun. Sebab itu memang diatur dalam konstitusi. Boleh saja dirilis 200 ulama yang direkomendasikan untuk masyarakat, tetapi jangan dibatasi untuk yang lain, apalagi kalau memang memiliki kualifikasi setara, atau bahkan lebih dari itu.