- VIVA/Bayu Januar
VIVA – Presiden Joko Widodo, bertemu dengan sejumlah pakar hukum. Di antaranya, Mahfud MD yang juga anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Idiologi Pancasila atau BPIP.
Mahfud menyoroti masalah gaji BPIP, yang menjadi perdebatan publik karena dinilai sangat besar. Di mana, untuk Ketua Dewan Pengarah BPIP saja yakni Megawati Soekarnoputri mencapai Rp112 juta. Sementara Mahfud MD dan para anggota lainnya, Rp100 juta per-bulan.
Mantan ketua MK ini mengatakan, Presiden Jokowi sudah menjelaskan bahwa struktur gaji mereka sebenarnya paling kecil yakni hanya Rp5 juta.
Cuma, dalam Perpres Nomor 42 tahun 2018, langsung diakumulasi dengan tunjangan-tunjangan dan dana operasional. Sehingga lanjut dia, terkesan sangat besar.
"Coba anda bayangkan gaji seorang komisaris BUMN itu sudah Rp160 juta. Komisaris loh. Gubernur BI, sudah Rp300 juta lebih. Kita ini Rp100 juta sudah kumulatif semuanya. Gajinya itu cuma Rp5 juta," kata Mahfud, di Istana Negara, Jakarta, Rabu 30 Mei 2018.
Mahfud juga membandingkan, gaji dia dengan DPR yang menurutnya jauh lebih tinggi. Sejak menjadi anggota DPR awal 2000, Mahfud mengaku gajinya sudah di atas Rp100 juta. Kini, lanjut dia, tentu sudah lebih besar.
"Anggota saja zaman saya tahun 2004 itu bawa pulang minimal Rp150 juta. Tahun 2004, sekarang sudah 14 tahun," katanya.
Lanjut Mahfud, seharusnya di dalam Perpres itu tidak disebutkan besaran keseluruhan. Sehingga, ia sudah meminta agar direvisi.
"Jadi itu hanya kekeliruan dalam menstrukturlah. Kita bilang pada Presiden, Kenapa tidak disebut gajinya saja? Kok disebut dengan hak-hak keuangan lainnya kan jadi besar sekali," katanya.
