- ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi
VIVA – Kepala Staf Keprisidenan Jenderal (Purn) TNI Moeldoko, berupaya mencarikan solusi yang tepat agar birokrasi efisien, efektif, bersih, dan melayani tercapai. Moeldoko mengatakan, persoalan birokrasi juga berkutat pada pengawasan. Birokrasi yang bersih haruslah diawasi dengan cara yang baik.
"Sekarang, persoalannya di birokrasi bersih itu adalah pengawasan. Seperti untuk inspektorat di kabupaten, itu ada di bawah bupati. Itu strukturnya sudah salah. Bagaimana dia mau mengawasi bupati. Malah-malah, dia bisa bersepakat dengan yang diawasi. Karena itu, saya usulkan inspektorat di bawah gubernur, setingkat Sekda lah," ujar Moeldoko di Jakarta, Sabtu 2 Juni 2018.
Selama ini, menurut Moeldoko, persoalan birokrat yang bermasalah terkait perizinan, pendanaan, serta pengadaan barang dan jasa. Sehingga, perlu pencegahan dari pemerintah berkolaborasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pakar pemerintahan dari Universitas Muhammadiyah Malang, Mas ud Said menganalisa tiga hal yang dilakukan pemerintah untuk menggenjot kinerja birokrat. Salah satunya adalah, "innovation sharing" antara kepala daerah dan pimpinan badan usaha milik negara (BUMN) seperti "sekolah inovasi".
"Dalam pengertian, kita bisa bekerja lebih baik dan cerdas dengan berbagai inovasi," ujar Said.
Hal kedua diungkapkan Said, pimpinan negara yakni Presiden dan Wakil Presiden, pengusaha, politikus, dan masyarakat umum mendapatkan informasi yang dikerjakan kepala daerah dengan berbagai program terobosan.
Ketiga, Said menyebutkan, pemerintahan Joko Widodo berupaya mengampanyekan program kerja kepada masyarakat, termasuk pengkritik. (asp)
Moeldoko Bagi-bagi Beras untuk Disabilitas
Moeldoko meluncurkan program gerakan kepedulian sosial Segelas Beras Untuk Disabilitas yang akan dilakukan di seluruh jaringan HKTI yang ada di Indonesia.
