- ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah
VIVA – Calon gubernur Jawa Tengah Sudirman Said mengaku prihatin dengan peristiwa penangkapan Bupati Purbalingga, Tasdi, oleh KPK. Bukan hanya karena peristiwa itu mengejutkan banyak orang melainkan juga karena menambah daftar kepala daerah di Jawa Tengah yang berurusan dengan KPK.
"Saya sedih dan prihatin lagi-lagi nama Jawa Tengah tercederai karena lagi-lagi yang kena OTT (operasi tangkap tangan) KPK kepala daerah dari Jawa Tengah," kata Sudirman, Senin malam, 5 Juni 2018.
Nama Tasdi, Sudirman mengingatkan, sudah masuk adalah daftar 33 kepala daerah yang berurusan hukum dengan KPK. Ia berharap penangkapan itu yang terakhir di Jawa Tengah.
Sudirman berpesan, menjelang pilkada serentak pada 27 Juni, masyarakat khususnya di tujuh daerah Jateng yang menggelar pilkada bisa jeli memilih pemimpin. Selain calon itu harus benar-benar bersih, juga tidak berpotensi menjadi pasien KPK.
Dengan memilih calon yang bersih dari kasus korupsi, katanya, kepala daerah bisa berkonsentrasi membangun daerah untuk kepentingan rakyat banyak. Sebaliknya, jika kepala daerah itu berurusan dengan kasus korupsi, ia akan bolak-balik dipanggil KPK maupun Kejaksaan.
"Kalau kepala daerahnya bolak balik dipanggil untuk memberi keterangan kasus korupsi akan mengganggu konsentrasi dalam melayani publik," katanya.
Sudirman tak menyebut dengan lugas kepala daerah yang berpotensi menjadi tahanan KPK itu setelah berkali-kali dipanggil untuk diperiksa oleh lembaga antirasuah. Dia hanya menegaskan bahwa kepala daerah yang seperti itu jelas merugikan rakyat. "Apalagi kalau dari sekadar saksi meningkat statusnya kemudian jadi tersangka bakal makin merugikan rakyat," ujarnya.
Tasdi ditangkap KPK pada Senin sore. Tak hanya sang bupati, KPK juga meringkus lima orang lain; empat di antaranya ditangkap di Purbalingga dan yang lain di Jakarta. Mereka ialah pejabat daerah dan pekerja swasta. KPK menyatakan bahwa penangkapan itu diduga terkait transaksi suap. (mus)
