- VIVA/Nur Faishal
VIVA – Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran belum tujuh hari tetapi tensi politik menjelang Pemilihan Gubernur Jawa Timur kian meninggi. Laporan demi laporan dugaan pelanggaran banyak masuk, baik yang diterima Badan Pengawas Pemilu maupun kantor Kepolisian provinsi setempat.
Seperti pada Senin, 18 Juni 2018, belasan orang yang mengatasnamakan Forum Komunikasi Kiai Kampung Jawa Timur atau FK3JT melaporkan para kiai pendukung pasangan calon tertentu ke Markas Kepolisian Daerah Jawa Timur. Laporan diajukan berkaitan dengan tersebarnya fatwa fardu ain memilih Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak.
Materi laporan FK3JT sama dengan yang disampaikan Jaringan Alumni Muda Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau Jampi Jatim ke Polda beberapa waktu lalu. Selain ke Polda, baik Jampi maupun FK3JT juga mengadukan soal fatwa fardu ain itu ke Bawaslu setempat.
Ketua FK3JT, Fahrurrozie mengatakan, bahwa laporan ia lakukan setelah fatwa fardu ain oleh para kiai pendukung Khofifah-Emil Dardak tersebar di media sosial dan sejumlah media online. Kiai FK3JT, katanya, resah karena fatwa itu juga dibumbui 'khianat kepada Allah apabila tidak memilih Khofifah-Emil Dardak'.
Gus Fahrur, sapaan Fahrurrozie, membawa barang bukti berupa lembaran fatwa fardu ain, foto pertemuan kiai pendukung Khofifah-Emil di Pacet, Kabupaten Mojokerto, beberapa waktu lalu, tautan video berita pertemuan itu, dan rekaman suara Kiai Asep saat menyampaikan pidato saat pertemuan itu.
Dalam suara pidato itu, ada kalimat terdengar memilih Saifullah Yusuf alias Gus Ipul berkhianat kepada Allah. Nah, kalimat itulah yang dipersoalkan oleh FK3JT. "Ini yang membuat kita berminggu-minggu ini berpikir, sebaiknya fatwa ini kami laporkan," kata Gus Fahrur.
Dia mengaku terpaksa melapor ke Polda Jatim karena kiai pendukung Khofifah tidak segera mencabut fatwa fardu ain itu. Padahal, kata Gus Fahrur, pihaknya telah meminta agar dicabut. "Lebih dari seminggu dan lebih dari sekali kami minta agar dicabut, tapi tidak dicabut-cabut," ujarnya.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jatim, Komisaris Besar Polisi Frans Barung Mangera mengatakan, bahwa laporan tentang pelanggaran Pilkada penanganannya berada di Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Gakkumdu, yang terdiri dari Bawaslu, Kejaksaan dan Kepolisian. "Gakkumdu yang menyimpulkan ada pelanggaran atau tidak," katanya kepada VIVA.
Khofifah sebelumnya meminta semua pihak, terutama pendukungnya, agar menebarkan suasana teduh menjelang pemungutan suara. "Suasana teduh itu tolong panjenengan jaga, apalagi menjelang Pilgub Jatim, makin hari makin buat panas," katanya saat halalbilhalal kader Muslimat NU se-Surabaya pada Minggu malam, 17 Juni 2018. (mus)
