- Danar Dono - VIVA.co.id
VIVA – Aktivis Ratna Sarumpaet bersama sejumlah orang yang mengklaim perwakilan dari 35 kabupaten atau kota se-Jawa Tengah mendatangi kantor KPK di Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat, 22 Juni 2018.
Ratna dan rombongan mengaku datang untuk meminta klarifikasi mengenai status dan dugaan keterlibatan calon Gubernur Jawa Tengah (petahana) Ganjar Pranowo dalam kasus korupsi e-KTP.
"Jadi kehadiran saya di sini memfasilitasi kawan-kawan dari Jawa Tengah, dari 35 kabupaten/kota, mereka ingin meminta kepastian tentang kedudukan kasusnya Ganjar Pranowo," kata Ratna Sarumpaet di kantor KPK.
Menurut Ratna permintaan klarifikasi itu berkaitan dengan penyelenggaraan Pilkada di Jateng, sehingga masyarakat mengetahui yang sebenarnya terkait kasus ini.
"Jadi sebenarnya hanya untuk menghilangkan keraguan dan juga semacam kritik terhadap pemerintah, mengapa kalau orang sudah terlibat kasus masih diperbolehkan (mencalonkan diri)," ujarnya.
Menurut Ratna, keinginan rombongannya datang agar Pilkada Jateng berjalan dengan penuh tanggung jawab, serta menghasilkan pemimpin yang baik.
"Karena mau pilkada, dan mereka jangan dibingungin. Kalau orang sudah terkait korupsi, harusnya kan tidak ikut pilkada," kata Ratna.
Ditambahkan salah satu perwakilan dari rombongan ini, Idris, pihaknya sengaja datang karena sampai saat ini belum mengetahui kejelasan status Ganjar dalam kasus e-KTP.
"Kalau betul Pak Ganjar terlibat korupsi, mengapa KPK tidak menindak beliau seperti KPK menindak para terduga koruptor lainnya. Kenapa beliau masih dibiarkan nyalon," kata Idris.
Untuk itu Idris berharap lembaga antirasuah ini segera memberikan kejelasan soal status Ganjar terkait dalam kasus korupsi e-KTP. Apalagi, Pilgub Jateng akan digelar sebentar lagi.
"Demi menghalau keraguan kami, kami menuntut KPK menyampaikan kepada kami kebenaran status korupsi yang dituduhkan kepada Pak Ganjar, supaya kami bisa Pilkada dengan tenang. Agar kami mendapat gubernur yang bersih dari segala bentuk korupsi," ujarnya.
