Jaksa Minta Hakim Cabut Hak Politik Rita Widyasari

Mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari (kiri) menjalani persidangan
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

VIVA – Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut agar majelis hakim menjatuhkan hukuman pada Bupati Kutai Kartanegara non aktif Rita Widyasari, dengan pencabutan hak politik selama 5 tahun, setelah selesai menjalani masa hukuman pokok.

img_title Prabowo Wanti-wanti Kepala Daerah jangan Korupsi: Ingat Istri dan Anakmu!

Rita sendiri dituntut pidana 15 tahun penjara dan denda Rp750 juta subsider enam bulan kurungan penjara.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"(Agar majelis hakim) menjatuhkan hukuman tambahan terhadap terdakwa satu Rita Widyasari berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama lima tahun sejak terdakwa satu selesai menjalani pidana," kata Jaksa KPK, Arif Suhermanto membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin, 25 Juni 2018.

img_title KPK Sita Aset Ricky Ham Pagawak, Nominalnya Fantastis

Selain Rita, jaksa KPK juga meminta kepada majelis hakim menjatuhkan hukuman tambahan kepada terdakwa Komisaris PT Media Bangun Bersama Khairudin.

Sama seperti Rita, Khairudin juga dituntut pencabutan hak politik selama lima tahun. Khairudin sendiri telah dituntut 13 tahun penjara dan denda Rp750 juta subsider enam bulan kurungan.

img_title KPK Tangkap Wali Kota Bandung Yana Mulyana Terkait Kasus Suap

"(Agar) menjatuhkan hukuman tambahan terhadap terdakwa dua Khairudin berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama lima tahun sejak terdakwa dua selesai menjalanipidana," kata Jaksa Arif.

Dalam perkara ini, Rita dan Khairudin dinilai melanggar Pasal 12 B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jakarta jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.

Selain itu, khusus Rita, politikus Partai Golkar ini dianggap melanggar Pasal 12 b UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Keduanya dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan menerima gratifikasi dari sejumlah proyek di Kukar.

?

Ilustrasi Gedung KPK

Ini Deretan Kepala Daerah Terjaring OTT 2026, Anom Widiyantoro Jadi Bupati Terbaru yang Diciduk KPK

KPK kembali menangkap Bupati Pemalang Anom Widiyantoro dalam aksi OTT. Selain Anom, berikut deretan 12 kepala daerah yang terjaring OTT KPK sepanjang 2026.

img_title
VIVA.co.id
29 Juli 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut