Pasangan Asyik Belum Mau Akui Keunggulan Rindu

Ridwan Kamil (kiri) dan Uu Ruzhanul Ulum (kanan).
Ridwan Kamil (kiri) dan Uu Ruzhanul Ulum (kanan).
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Novrian Arbi

VIVA – Pasangan cagub cawagub dari Partai Gerindra, PKS dan PAN, Mayjend (Purn) Sudrajat-Ahmad Syaikhu (Asyik) belum mau mengakui keunggulan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum (Rindu) dari hasil rekapitulasi penghitungan suara manual Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat.

Divisi Saksi dan LO pasangan Asyik, Otang Suparlan, menjelaskan penyikapan tim Asyik bukan pada hasil penghitungan suara. Bahkan, hasil penghitungan suara KPU tidak jauh berbeda dengan hasil survei tim internal PKS.

"Setelah hasil ini ada penyikapan, kalau lihat dari berita acara C1 tidak ada catatan berarti. Mungkin temuan-temuan itu di masa kampanye dan masa tenang kalau di pemungutan suara tidak ditemukan (pelanggaran)," ujar Otang seusai rapat pleno terbuka rekapitulasi suara Pilgub Jawa Barat di KPU Jawa Barat, Minggu, 8 Juli 2018.

Menurutnya, tim Asyik tidak akan menggugat soal rekapitulasi suara. Pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan sementara akan dibahas dalam rapat pleno tim Asyik di masa waktu tujuh hari yang diberikan KPU Jawa Barat.

"Kalau MK kan 0,5 persen, tadi lihat kan selisihnya empat persen, jadi secara teknis tidak mungkin, pasti ditolak oleh MK. Dalam waktu dekat akan ada pleno menyikapi hasil rekap hari ini apakah menerima atau menolak," ujarnya.

Lanjut Otang, pihaknya memiliki catatan dalam pelaksanaan Pilgub Jawa Barat 2018, mulai dari hilangnya suara dan tidak optimalnya status DPT berdasarkan E-KTP. "Di Pilgub 2013 itu kan ada 32,536,980 pemilih, kemudian di Pilgub 2018 ada 31,730,040 pemilih, kemungkinan banyak KTP ganda hingga dua, tiga dan empat. Nah ini sangat disayangkan," katanya.

"Selisih Pilgub 2013 ke 2018 itu 806,938 pemilih, itu hilang dan tidak ada penambahan. Saya kira (solusinya) selesai, ternyata pas pembagian C6 banyak yang masuk. Malahan di Kota Bandung ada satu keluarga tidak masuk setelah pindah ke Kota Bekasi, pindah lagi di Kota Bandung enggak ada. Sangat disayangkan, masalah KTP harus didorong, jangan sampai ketika ternyata E-KTP nya satu, tapi datanya ada di beberapa tempat (TPS)," tuturnya. (ase)