- ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
VIVA – Wakil Presiden, Jusuf Kalla hadir sebagai saksi persidangan permohonan peninjauan kembali yang diajukan mantan Menteri Agama, Suryadharma Ali di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu 11 Juli 2018. Dalam persidangan JK memaparkan tentang dan operasional menteri (DOM).
"Saya melihat ini untuk menteri dan pejabat sederajat mendapatkan gaji 19 juta, karena itu dalam menjalankan tugasnya pemerintah memberikan dana operasional sebanyak 120 juta," kata JK saat memberikan keterangan di persidangan.
JK menambahkan dana operasional para menteri ini sudah diatur oleh kementerian keuangan sejak tahun 2006. "Sejak 2006 diatur di peraturan Kemenkeu, yang kemudian diperbaiki dalam PMK nomor 28 yang memberikan keleluasaan untuk digunakan dana operasional menteri," ujarnya.
JK memaparkan dalam peraturan menteri keuangan (PMK) yang berlaku mulai 31 Desember 2014, 80 persen dana operasi menteri itu lumpsum, lalu 20 persen dana yang lain lebih fleksibel. Sehingga itu semua tergantung menteri yang menggunakan dana tersebut.
"Prinsipnya fleksibel dan deiskresi artinya tergantung kebijakan menterinya, begitulah prinsip dari lumpsump dan diskresi, sehingga tidak perlu lagi," papar JK.
JK mengungkapkan keleluasaan penggunaan dana operasional operasional menteri karena berbagai pertimbangan. "Ya karena dianggap sekian tahun gaji menteri tidak naik sehingga diberi keleluasaan itu, jadi fleksibel sekali," jelasnya.
Meski begitu JK mengakui dalam Permenkeu Nomor 3 PMK Tahun 2006 awalnya harus ada pertanggungjawaban. Namun hal tersebut dianggap batal dengan munciulnya PMK Nomor 6 Tahun 2014.
"Ya nomor 3-2006 memang dibutuhkan pertanggungjawaban namun keluarnya PMK yang baru berarti mencabut PMK nomer 3 itu, sehingga tidak perlu ada pertanggungjawaban detail lagi. Sehingga yang 2006 itu tidak berlaku lagi setelah keluar PMK yang baru," katanya. (ren)
