KPU Minta Bantuan Presiden Jokowi

Pertemuan Presiden Jokowi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Istana Negara, Rabu (11/7/2018).
Sumber :
  • VIVA/Agus Rahmat

VIVA – Komisi Pemilihan Umum bertemu Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri di Kantor Presiden, Rabu 11 Juli 2018.

KPU: Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju Pilkada 2024

Ketua KPU, Arief Budiman melaporkan hasil-hasil Pilkada serentak 2018 bahwa pelaksanaan sudah berlangsung dengan aman dan pemenangnya sudah ditetapkan oleh KPU daerah masing-masing.

Selain itu, Arief juga mengaku, ada beberapa masalah dalam menghadapi Pemilu Legislatif 2019, di mana saat ini telah dibuka pendaftaran bagi para calon anggota legislatif dan berakhir pada 17 Juli 2018.

Keyakinan Gerindra Usai PDIP Layangkan Gugatan ke PTUN Terkait Hasil Pilpres 2024

"Pelaksanaan pileg dan pilpres beberapa yang sudah dikerjakan, misalnya pemutakhiran data pemilih, PPLN (Panitia Pemilihan Luar Negeri ) di luar negeri, penyiapan proses pendaftaran bakal calon DPD, DPRD, DPRD provinsi, dan DPRD kota, serta pencalonan presiden dan cawapres," ujar Arief.

Ia mengakui, yang menjadi kendala saat ini dan tidak bisa ditangani oleh KPU sendiri adalah masalah informasi teknologi (IT). Untuk itu, dalam pertemuan hari ini, Arief mengaku bahwa pihaknya meminta bantuan dari Presiden Jokowi.

Saksi Ahli di MK Sebut Sirekap Tak Bisa Dipakai Untuk Ubah Suara Pilpres 2024

"Sekarang, tantangan KPU besar, beragam, rumit. Terhadap proses ini, kami sampaikan kami tidak bisa menyelesaikan ini sendiri, kami butuh bantuan dari lembaga-lembaga pemerintah yang punya keahlian di bidang ini," jelas Arief.

IT juga akan menjadi tantangan ke depannya. Apalagi, beberapa waktu lalu, situs KPU sempat di-hack oleh pihak lain. Meski permintaan ini, menurut Arief, bukan semata karena masalah tersebut.

Masalah KTP elektronik, menurutnya, akan menjadi persoalan untuk pileg dan pilpres ke depannya. Karena, hingga kini, penggunaan KTP elektronik belum 100 persen rampung.

"Kita masih punya waktu Desember 2018, perlu dukungan masyarakat. Presiden pesan, kerja sama pemilih dan pemerintah harus aktif, sehingga Desember 2018 selesai 100 persen," kata Arief.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya