- VIVA/Reza Fajri
VIVA – Bencana gempa masih dianggap sebagai ancaman bagi masyarakat Lombok, Nusa Tenggara Barat. Wakil Ketua DPR Bidang Kesejahteraan Rakyat Fahri Hamzah meminta pemerintah menetapkan ini sebagai bencana nasioal untuk penanganan lebih luas.
"Saya kemarin itu meminta perhatian pemerintah pusat agar gempa di Pulau Lombok ini khususnya itu ditetapkan sebagai bencana nasional. Cuma secara teknis memang bencana nasional itu terjadi apabila pemerintah daerahnya itu merasa tidak sanggup, baru diambil alih pemerintah pusat," kata Fahri di sela meninjau lokasi terdampak gempa di Lombok, Minggu 12 Agustus 2018.
"Tapi ini kan pemerintah daerah enggak mau bersikap seperti itu. Karena itu bisa menunjukan kelemahan juga kan," tambah dia.
Fahri mengatakan bencana nasional bisa ditetapkan karena ancaman gempa masih membayangi warga Lombok selama beberapa waktu ke depan. Dia menyarankan pemerintah membentuk badan khusus untuk penanganan di Lombok ini.
"Ini bencana besar yang diprediksi BMKG yang masih akan terjadi goncangannya ke depan. Saya mengimbau presiden membentuk badan khusus, supaya ini bisa lebih cepat. Harus ada sosialisasi yang masif kepada masyarakat supaya tidak terlalu traumatis," ujar Fahri.
Menurut Fahri, badan semacam Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi seperti di Aceh dahulu adalah untuk membantu pemerintah setempat yang masih kesulitan menembus daerah-daerah terpencil. Dia menyebut pejabat daerah juga banyak yang menjadi korban.
"Karena secara mental yang kena attack juga pejabat-pejabat lokal. Jadi kalau kita terlalu mengandalkan pejabat lokal, sudah kena bencana disuruh mengambil keputusan lagi jadi repot. Jadi bikin kelembagaan yang dipimpin orang yang enggak kena bencana. Artinya dia lebih cepat mengkoordinir. Kalau di sini gubernurnya saja saya dengar anaknya kena," katanya.
Berdasarkan pantauan, masyarakat setempat masih banyak yang belum berani masuk ke rumah. Mereka mendirikan tenda-tenda di lapangan hingga trotoar jalan.
