- ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
VIVA - Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan tidak berwenang mengusut soal mahar politik dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Lembaga antirasuah itu menilai bahwa persoalan mahar politik adalah ranah penyelenggara pemilu.
"Mahar-mahar itu jelas bukan kewenangan KPK. Akan tetapi KPK (bisa) melakukan koordinasi dengan KPU dan Bawaslu," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang ditanyai wartawan, Selasa, 14 Agustus 2018.
Saut melanjutkan institusinya baru dapat mengusut 'mahar dalam pemilu' bila sumber uang yang dipakai berasal dari negara yang dikorupsi. Menurut Saut, hal itu seperti yang terjadi dalam beberapa pemilihan kepala daerah kemarin, di mana beberapa calon kepala daerah ditangkap melalui operasi tangkap tangan.
"Lain halnya bila bantuan dana tersebut bersumber dari hasil korupsi sebagaimana terdapat pada kasus pilkada serentak yang belum lama ini," kata Saut.
Saut menyampaikan demikian menanggapi soal dugaan mahar politik yang diberikan Sandiaga Uno guna menjadi cawapres di Pilpres 2019, sebagaimana tudingan politikus Partai Demokrat, Andi Arief.
Saut menambahkan, potensi munculnya mahar politik di pemilu memang masuk perhatian KPK, tapi bukan dalam konteks penindakan, malainkan pencegahan.
Karena itu, kata Saut, KPK melakukan kajian dan hasilnya telah diberikan kepada parpol agar melakukan perbaikan di internal masing-masing.
Saut mengatakan beberapa rekomendasi kepada partai politik dari hasil kajian yang dilakukan pihaknya, antara lain tentang sumber dana, iuran anggota, tata kelola dan kaderisasi yang transparan di dalam partai politik.
"Hal itu lebih pada perlunya integritas partai politik dalam membangun peradaban baru politik elektoral di negara ini, dalam kaitan menurunkan potensi konflik saat mereka terpilih," kata Saut. (ase)
