- Agus Suparto
VIVA – Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa fokus perhatian pemerintah dalam empat tahun terakhir bukan hanya pembangunan infrastruktur. Sebagai negara dengan jumlah penduduk hampir 260 juta jiwa, pemerintah ikut mempersiapkan manusia Indonesia yang maju dan unggul untuk masa depan.
"Selama ini, kita sering bicara tentang kekayaan sumber daya alam, tapi kita seakan lupa bahwa Indonesia memiliki kekuatan besar dalam bentuk sumber daya manusia. Inilah sesungguhnya modal terbesar dan terkuat yang harus kita miliki," kata Presiden Joko Widodo dalam pidatonya di Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 2018, Kamis, 16 Agustus 2018.
Disampaikan Presiden Jokowi, membangun manusia Indonesia adalah investasi untuk menghadapi masa depan, untuk melapangkan jalan menuju Indonesia maju. Pemerintah mempersiapkan manusia Indonesia menjadi manusia yang unggul sejak dalam kandungan sampai tumbuh secara mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan diri dan keluarganya.
"Kita bekerja memastikan bahwa setiap anak Indonesia dapat lahir dengan sehat, dapat tumbuh dengan gizi yang cukup, bebas dari stunting atau tumbuh kerdil. Ketika mereka memasuki usia sekolah, tidak boleh lagi anak-anak kita, termasuk anak-anak yatim piatu, terpaksa putus sekolah karena alasan biaya pendidikan yang tidak terjangkau," kata Jokowi.
Ditegaskan Presiden Jokowi, komitmen ini diwujudkan melalui pembagian Kartu Indonesia Pintar, yang pada 2017 sudah mencapai lebih dari 20 juta peserta didik, serta perluasan penyaluran program beasiswa Bidik Misi bagi mahasiswa.
Selain pemerataan akses dan kualitas pendidikan, pemerintah juga membangun manusia Indonesia yang sehat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Ini demi memberikan perlindungan sosial bagi warga yang tidak mampu, Pemerintah telah meningkatkan secara bertahap penerima Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari 86,4 juta pada 2014 menjadi 92,4 juta pada Mei 2018.
"Kita bersyukur apa yang kita kerjakan membuahkan hasil, kualitas kehidupan manusia Indonesia dalam empat tahun terakhir terus membaik. Indeks Pembangunan Manusia meningkat dari 68,90 di tahun 2014 menjadi 70,81 pada 2017. Dengan hasil itu, negara kita sudah masuk ke kategori High Human Development," kata Jokowi.
Selain itu, Presiden Jokowi menyampaikan, pemerintah tidak berhenti bekerja untuk membuat rakyat Indonesia sejahtera. Pendidikan penting untuk meraih kesejahteraan yang lebih baik. Proses pendidikan harus mampu membuat manusia Indonesia lebih produktif dan berdaya saing.
"Maka itu, dalam empat tahun ini, kita fokus untuk memperkuat pendidikan serta pelatihan vokasi untuk melahirkan sumber daya manusia terampil, yang siap memasuki dunia kerja. Selain itu, kita terus dorong pendidikan tinggi untuk melakukan terobosan sehingga lulusan perguruan tinggi bisa lebih adaptif di era Revolusi Industri 4.0, termasuk kemampuan dalam literasi digital, serta mampu menumbuhkan lebih banyak lagi wirausahawan muda yang kreatif dan inovatif," katanya.
Dijelaskan kembali oleh Presiden Jokowi, tumbuh cepatnya generasi produktif mengharuskan pemerintah bekerja lebih keras lagi untuk menciptakan dan membuka lapangan kerja baru melalui peningkatan daya saing investasi dan ekspor. Dalam empat tahun terakhir, pemerintah melakukan perombakan besar-besaran terhadap iklim kemudahan berusaha.
Ini bertujuan agar perekonomian lebih produktif dan kompetitif, sambil terus meningkatkan kemandirian bangsa, sehingga bisa memberikan nilai tambah, terutama pembukaan lapangan kerja baru, dan menyerap pengangguran.
“Alhamdulillah, dengan kerja bersama, tingkat pengangguran terbuka semakin menurun dari 5,70 persen menjadi 5,13 persen. Untuk mencapai kesejahteraan, kita ingin makmur bersama, sejahtera bersama. Untuk itu, pemerintah tidak hanya memperhatikan usaha yang besar-besar saja, tapi juga fokus pada UMKM dan 40 persen lapisan masyarakat bawah,” katanya.
Jokowi juga menyampaikan bahwa pemerintah tengah menjalankan program Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial, serta peningkatan akses permodalan bagi usaha ultra mikro, usaha mikro, dan usaha kecil. Untuk mendorong perkembangan usaha UMKM, pemerintah menurunkan tarif pajak final UMKM menjadi 0,5 persen serta penajaman KUR yang bisa dinikmati 12,3 juta UMKM.
Selain itu, untuk memberikan jaminan perlindungan sosial, pemerintah bekerja menjaga stabilitas harga bahan-bahan pokok, menyalurkan Program Keluarga Harapan kepada 10 juta keluarga penerima manfaat, serta mereformasi sistem bantuan pangan menjadi program bantuan non tunai, agar lebih tepat sasaran, dan cakupannya akan ditingkatkan menjadi 15,6 juta penerima manfaat pada 2019.
